Siapa pun sepakat mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang menjanjikan. Departemen Kelautan
dan Perikanan coba menggali potensi itu melalui BPR Pesisir Tanadoang di
Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) kembali meresmikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir. Hal ini dilakukan berkaitan dengan upaya DKP dalam mendongkrak kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
di wilayah pesisir. Sebelumnya, DKP telah meresmikan lima BPR Pesisir; yaitu BPR Pesisir di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Pasuruan, Bima, Lombok Barat dan yang terakhir adalah di Kabupaten Selayar.
Sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia sungguh potensial.
Sayangnya, hal tersebut masih kontradiktif dengan kondisi masyarakat pesisir yang miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah itu belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Alhasil, potensi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan.
Menurut penelitian di lapangan, belum optimalnya sumber daya tersebut
karena adanya sejumlah kendala. Seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pemanfaatan teknologi di bidang kelautan dan perikanan, jaringan pemasaran yang sempit, serta kesulitan dalam mengakses permodalan. Benarkah
Minimnya Peran Perbankan
Peran lembaga perbankan dalam pemenuhan kebutuhan kredit masyarakat
pesisir, sampai saat ini, masih dirasa kuBupati rang maksimal. Lembaga perbankan masih "enggan" melayani kebutuhan kredit masyarakat pesisir. Alasannya karena risiko usaha yang tinggi. Walhasil, masyarakat pesisir yang masuk dalam kategori skala usaha mikro, bahkan beberapa
lebih kecil dari itu tidak mendapatkan prioritas pelayanan kredit.
Melihat kondisi seperti itu, sulitnya masyarakat peisisir mendapat kredit, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sudah diiniasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001 melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) berusaha menjebol sumbat kredit usaha mikro tersebut.
Lembaga ini merupakan salah satu alternatif solusi bagi terjaminnya ketersediaan akses kredit bagi masyarakat pesisir. Melalui mekanisme two steps loan yang melibatkan pihak perbankan, masyarakat dapat memperoleh kredit dengan bunga terjangkau di lembaga tersebut. Setidaknya, hingga kini, telah terbentuk sekitar 255 unit LKM yang berbasis di kawasan pesisir. LKM tersebut juga siap melayani kebutuhan
akses permodalan bagi usaha sektor kelautan dan perikanan serta kegiatan yang menunjang lainnya.
Unit usaha simpan pinjam yang sudah terbentuk sampai saat ini antara lain adalah Swamitra Mina, Baitul Qirodl, Unit Simpan Pinjam (USP), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir. Khusus untuk BPR Pesisir, program ini telah diinisiasi sejak tahun 2003 dan bekerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai konsultan pendampingnya.
Dalam perjalanannya, program BPR Pesisir mengalami pasang surut. Salah
satunya dikarenakan regulasi perbankan nasional tentang persyaratan pendirian BPR. Jika semula ada sekitar 30 kabupaten/kota yang mengikuti Program BPR Pesisir, kini hanya menyisakan 9 kabupaten/kota. Dan sampai saat ini, dari 9 kabupaten/kota peserta Program BPR Pesisir, baru 6 kabupaten/kota yang telah berhasil keluar ijin operasionalnya. Yaitu BPR Pesisir di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Pasuruan, Bima, Lombok Barat dan yang terakhir Selayar.
BPR Pesisir Tanadoang
Akhirnya, di wilayah timur Indonesia hadir BPR Pesisir. Pertengahan Maret 2008 lalu (12/3), BPR Pesisir Tanadoang resmi berdiri. BPR ini berada di Kabupaten Selayar. Inilah satu-satunya BPR Pesisir yang sampai saat ini telah berhasil beroperasi di wilayah Indonesia Timur.
Selain sukses berdiri di timur Indonesia, BPR ini tercatat sebagai satu-satunya BPR Pesisir yang direktur utamanya berasal dari pengurus koperasi LEPP M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina) hasil binaan Departemen Kelautan dan Perikanan. "BPR Tanadoang
merupakan BPR atas inisiasi DKP yang pertama berdiri di Kawasan Timur
Indonesia. Semoga ini bisa memacu BPR yang lain di kawasan timur seperti Kota Ternate untuk cepat bisa berdiri," kata Dr.Ir. Pamuji Lestari. MSc. Kasubdit akses permodalan, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan.
Diakui bahwa berdirinya BPR ini juga tak lepas dari dukungan Pemda setempat. Dalam hal ini Bupati Kabupaten Selayar. Kontribusinya yang berupa sharing modal maupun fasilitas sarana dan prasarana telah mendorong berdirinya BPR ini. Selain itu, proses pendirian ini juga tidak lepas dari keterlibatan pihak Bank Indonesia dan PNM yang gigih
mendampingi pengurus koperasi LEPP M3 Tanadoang sehingga BPR Pesisir
Selayar yang sempat mengalami pasang surut dalam proses pendiriannya
selama sekitar 4 tahun.
Sampai saat ini, modal BPR Pesisir yang siap untuk dikucurkan di sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat selayar sebesar Rp2,5
miliar dan setelah peresmian ini masih ada komitmen Rp1,7 miliar sebagai tambahan modal dari Bupati dan Departemen Kelautan dan Perikanan. "Peran Pemda dalam memberikan permodalan sangat diharapkan untuk memperluas jangkauan pelayanan," ujar Pamuji Lestari.
Keberadaan BPR Pesisir sebagai salah satu unit usaha simpan pinjam
masyarakat pesisir, berfungsi sebagai intermediasi lembaga perbankan
dengan masyarakat pesisir dapat berperan optimal. Kehadiran BPR Pesisir ke depan diharapkan mampu menjadi salah satu tonggak kebangkitan ekonomi rakyat menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir. "Ke depan BPR-BPR Pesisir yang sudah berdiri akan fasilitasi untuk membentuk konsorsium dalam rangka penguatan modal BPR Pesisir dan merupakan ajang sharing informasi tentang perkembangankredit mikro bagi masyarakat pesisir," tandas Pamuji Lestari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar