Pemasangan Baliho & Spanduk Sambut Takabonerate Island Expedition III

Bupati Tugaskan Wabup Hadiri Workshop Keberlanjutan Pengelolaan Terumbu Karang
Seiring dengan kian dekatnya jadwal penyelenggaraan event Takabonerate Island Expedition III yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal, (21/11) mendatang, beragam jenis baliho dan spanduk, berisi jadwal dan jenis-jenis kegiatan TIE III, tampak mulai ramai terpasang di beberapa ruas jalan yang ramai dilintasi kendaraan umum dan pejalan kaki di dalam kawasan Ibukota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.
Sampai berita ini diturunkan, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar terpantau telah memasang sedikitnya dua baliho besar. Sepertihalnya yang terlihat di pintu gerbang utama menuju Dermaga Rauf Rahman, dan kawasan sudut sebelah utara lapangan pemuda Benteng.
Aroma penyelenggaraan event Takabonerate Island Expedition III kian terasa kental dan menghangat, setelah, Balai Taman Nasional Takabonerate turut melakukan pemasangan dua buah spanduk berisikan jadwal kegiatan Takabonerate Island Expedition di dua lokasi berbeda di dalam ibukota Benteng.
Kedua spanduk tersebut, masing-masing terpasang di sudut sebelah kanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kantor Balai Taman Nasional Takabonerate di ruas Jl. DI. Panjaitan Benteng.
Terkait dengan penyelenggaraan event Takabonerate Island Expedition 2011, Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, MM telah mengamanahkan wakil bupati, H. Saiful Arif, SH untuk menghadiri dan mengikuti jalannya kegiatan Workshop Keberlanjutan Program Pengelolaan Terumbu Karang Kabupaten Kepulauan Selayar, di Hotel Sahid Makassar.
Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung dari hari, Senin-Selasa, (14-15/11) mendatang. (Laporan : Fadly Sang Journalis/fadlyjournalis@gmail.com)

Beragam Agenda Kegiatan Siap Semarakkan Takabonerate Island Expedition III

Selaku tuan rumah penyelenggara event Takabonerate Island Expedition III tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan telah menyiapkan serangkaian agenda untuk menyemarakkan kegiatan bertaraf internasional yang rencananya akan dipusatkan di Pulau Jinato, Kecamatan Takabonerate, pada hari, Sabtu, (21/11) mendatang.
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif, SH menjelaskan, “panitia pelaksana, telah menyiapkan beragam agenda kegiatan inti yang akan menjadi rangkaian penting dari penyelenggaraan event Takabonerate Island Expedition III nantinya”.
Agenda dimaksud masing-masing adalah : Lomba Mancing Internasional (Internasional Fishing Tournament), Selam Gembira & Lomba Foto Bawah Air, (Fun Dive & Underwater Photography), Lomba Dayung (Rowing Competition), Parade Jolor Hias (Ornamental Jolor Parade) Pagelaran Seni Budaya Tradisional (Tradisional Cultural Arts Performances) Pelayaran Wisata (Tourism Voyage), dan Lomba Volly Pantai (Beach Volleyball Competition).
Dikatakannya, panitia bahkan telah mempersiapkan beraneka ragam hadiah menarik yang akan diperebutkan pada kegiatan Takabonerate Internasional Fishing Tournament diantaranya : perebutan, piala Gubernur Sulawesi-Selatan dan Piala Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, ditambah hadiah : mobil, motor, dan uang tunai bernilai ratusan juta rupiah.
Mengenai biaya pendaftaran peserta Takabonerate Internasional Fishing Tournament, panitia telah sepakat untuk mengklasifikasikan besaran biaya pendaftaran sebagai berikut : kelas professional diwajibkan membayar sebesar Rp. 1.500.000,-. Biaya tersebut sudah termasuk (t-shirt, konsumsi, dan biaya kapal).
Sedangkan, kelas tradisional hanya dikenai administrasi sebesar Rp. 300.000,- yang diperuntukkan untuk menutupi biaya (t.shirt dan konsumsi) selama berlangsungnya kegiatan dari tanggal, (19-20/11).
Berkaitan dengan informasi jadwal kegiatan, reservasi, dan lokasi pembelian souvenir, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah menyiagakan serta menunjuk beberapa titik sekretariat dan toko pedagang souvenir (cendera mata), yang tersebar di dalam kawasan Ibukota Benteng Selayar.
Khusus untuk layanan informasi kegiatan Takabonerate Internasional Fishing Tournament, pengunjung dapat menghubungi, Sekretariat Panitia yang berlokasi di Kompleks TPI Bonehalang-Benteng, tepatnya, di Kantor UPTD Dinas Kelautan & Perikanan Kepulauan Selayar.
Pengunjung juga dimungkinkan untuk melakukan komunikasi per telefon selular dengan menghubungi A. Batara Gau, di Line Telefon : 085 255 304 488 atau 085 696 479 799.
Untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan informasi menyangkut jadwal kegiatan dan pemesanan penginapan, pengungjung bisa langsung menghubungi Kantor Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, di line telefon : (0414) 21721-22 166 atau dapat pula menghubungi Kantor Balai Taman Nasional Takabonerate di ruas Jl. DI. Panjaitan Benteng Selayar.
Bagi para tamu yang ingin memperoleh atau melakukan pemesanan souvenir (cendera mata) dipersilahkan untuk berhubungan dengan Perusahaan Tinabo Dive Centre, di ruas jalan Emmy Saelan, Benteng Selayar dengan No Contac : (0414) 21252, ujar Saiful Arif, mengakhiri wawancara singkatnya dengan wartawan di ruang kerjanya hari, Selasa, (1/11) pagi kemarin. (Fadly Sang Journalis/fadlyjournalis@gmail.com)

Sekab Kepulauan Selayar Buka Work Shop Penyusunan Akselerasi Pencapaian Eliminasi Malaria

Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Dr. H. Zainuddin, SH.M.H membuka secara resmi penyelenggaraan Work Shop Penyusunan Akselerasi Pencapaian Eliminasi Malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang berlangsung di ruang rapat pimpinan bupati, hari, (17/10) kemarin.
Mengawali sambutannya, mantan Kakandeppen Kabupaten Bone ini mengatakan, malaria masih merupakan masalah penting di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dikatakannya, satu hal yang perlu digaris bawahi, bahwa persoalan kesehatan, bukan hanya sebatas untuk diketahui jenis penyakitnya saja. Namun, yang tak kalah pentingnya adalah, bagaimana memikirkan dan mencari solusi dari dampak yang akan ditimbulkan oleh penyakit itu sendiri terhadap masalah sosial ekonomi.
Secara umum, perlu disadari, bahwa penyakit malaria merupakan salah satu jenis penyakit remerging yang hingga sekarang masih menjadi ancaman mematikan bagi masyarakat.
Dimana sampai saat ini, penyakit malaria masih menempati rangking pertama yang menjadi faktor pemicu tingginya angka kesakitan, dan kematian pada usia produktif. Bahkan, penyakit malaria, telah ikut berpengaruh signifikan pada menurunnya kualitas kesehatan bayi, anak balita, dan ibu hamil,
Tanpa disadari, bahwa modal kesehatan merupakan sebuah investasi berharga yang manfaatnya sangat terasa, di dalam perilaku kehidupan keseharian. Betapa tidak, satu orang anggota keluarga saja terserang penyakit.
Maka secara tidak langsung, akan terjadi kerugian dari sisi ekonomi (loss economic), yang bila dihitung secara matematik, maka akan timbullah pertanyaan, berapa banyak hari yang terlewatkan, untuk mengurus anggota keluarga yang terserang penyakit, berapa jenis pekerjaan yang harus tersendat, berapa banyak penurunan produksi yang ditimbulkan dari persoalan tersebut, dan yang terakhir, berapa, besaran biaya (cost) yang harus dikeluarkan untuk kepentingan pengobatan penyakit tersebut??.
Oleh karenanya, untuk mengurangi terjadinya nilai kerugian yang lebih besar, maka dibutuhkan pemikiran energik, dalam rangka penyusunan program, yang bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari serangan penyakit.
Program dimaksud, diharapkan dapat bersifat lebih preventif dan promotif. Karena, program ini, akan lebih bersifat efektif dari sisi cost, selain nilai investasinya juga jauh lebih tinggi. Kendati hasilnya, belum dapat terlihat dalam jangka waktu singkat.
Dalam kaitan itu pula, komitmen global memasukkan sektor kesehatan sebagai salah satu program pembangunan bersifat strategis, sebagaimana yang tergambar pada rumusan HDI (Human Deveplopment Index) dan MDG’S (Millenium Development Goal’s).
Lebih jauh, Sekab Kepulauan Selayar menjelaskan, “kesehatan merupakan salah satu indikator dari tiga indikator, selain pendidikan dan ekonomi yang berpengaruh pada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index.”
Sedangkan, IPM& HDI, merupakan indikator dan tolak ukur untuk menentukan rapor kinerja jajaran pemerintah, dimulai dari tingkat daerah, nasional, sampai kepada pemerintahan pada level Internasional. Kedua hal tersebut, sangatlah penting artinya didalam mengukur kinerja sebuah pemerintahan.
Sementara, Millenium Goal’s merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan dalam bentuk Deklarasi Millenium (Millenium Declaration). Cita-cita ini didasarkan pada kenyataan, bahwa pembangunan yang hakiki sangat ditentukan oleh pembangunan manusia.
Dari delapan Goal’s yang tertuang di dalam rumusan MDG’S, lebih dari separuh, terkait langsung dengan masalah kesehatan, yakni tujuan pertama, untuk menghapuskan kemiskinan & kelaparan berat, tujuan ke empat, untuk menurunkan kematian anak, tujuan kelima untuk meningkatkan kesehatan maternal, tujuan ke enam untuk melawan penyebaran HIV/AIDS serta, penyakit kronis lainnya, semisal, malaria dan tuberkulosa
Yang terakhir, tujuan ke tujuh, dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan lingkungan. Pada bidang kesehatan, eliminasi malaria merupakan salah satu komitmen global dari setiap negara, selain yang terdapat pada tujuan ke enam MDG’S, termasuk di dalamnya di Negara Republik Indonesia secara umum, dan terkhusus, di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Eliminasi penyakit malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar akan dilaksanakan secara bertahap dengan target awal untuk mendapatkan sertifikasi WHO, selambat-lambatnya pada tahun 2017.
Zainuddin menambahkan, “berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, pada tahun 2010, penderita malaria klinis berjumlah kurang lebih 3.939 kasus atau 431 kasus per 1000 orang penduduk.
Sementara, jumlah penderita positif malaria sendiri, mencapai angka 431 kasus atau 3,55 per 1000 orang penduduk.
Menyadari kenyataan ini, maka semua pihak terkait dituntut untuk dapat bekerja lebih keras dan maksimal, baik itu dari unsur pemerintah, maupun elemen masyarakat.
Karena target tersebut, baru akan dapat tercapai dengan tekad kerja keras dari semua pihak terkait. Meski harus diakui, bahwa pencapaian kegiatan, eliminasi malaria memerlukan sumber daya untuk mendukung program aksi yang telah dirancang secara rinci dengan melibatkan segenap pihak terkait.
Mendasari amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.411465/SJ tertanggal, 8 Februari 2010 Perihal, pedoman pelaksanaan program eliminasi malaria di Indonesia.
Maka, pemerintah daerah diwajibkan, menyediakan anggaran sebesar 10 % melalui dana APBD yang diperuntukkan untuk menunjang lancarnya kegiatan eliminasi malaria dengan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah pusat tentang Jamkesmas, Jampersal, dan BOK yang pada akhirnya, diharapkan mampu bersinergi dengan kebijakan daerah.
Saat ini, terdapat beberapa strategi global maupun nasional yang dinilai penting untuk mendapat dukungan, terutama guna menunjang suksesnya kegiatan eliminasi malaria, yakni “Gerakan Berantas Kembali (Gebrak Malaria)” salah satunya, melalui langkah kerjasama lintas program maupun lintas sektor.
Berangkat dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka kegiatan Work Shop Penyusunan Akselerasi Pencapaian Eliminasi Malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi sangat penting artinya untuk menyamakan persepsi dan menyusun rencana program dari semua unsur SKPD terkait dalam rangka pencapaian target MDG’S pada tahun 2015 dan target eliminasi malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2020.
Pasalnya, selain menyebabkan kematian, penyakit malaria juga sangat rentang menimbulkan hilangnya masa produktif pada diri seseorang yang terserang penyakit, sehingga akan mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Persoalan ini, kiranya menjadi point penting di dalam penyelenggaraan work shop Penyusunan Akselerasi Pencapaian Eliminasi Malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menyadari bahwa mengobati orang sakit adalah sebuah hal mutlak yang harus dilakukan, dalam upaya menciptakan kehidupan rakyat yang sehat.
Selanjutnya, saya bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada perwakilan Unicef Provinsi Sulawesi-Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi-Selatan, serta semua unsur terkait yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini.
Ucapan yang sama disampaikan, atas segala partisipasi dan kerja sama yang telah ditunjukkan semua pihak, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar ini.
Ungkapan ini disampaikan Sekab Kepulauan Selayar dihadapan para peserta work shop yang turut dihadiri Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. Musytari, MM.Pub, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Husaini, M.Kes, serta Perwakilan Unicef Provinsi Sulawesi-Selatan yang turut didampingi Perwakilan dari Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel.(Laporan : Fadly Sang Journalis/fadlyjournalis@gmail.com)

Foto Cendikiawan Muslim Kabupaten Kepulauan Selayar

Drs. H. Syahrir Wahab, MM Butuhkan, Peran Aktif Kalangan Pers

Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Drs. H. Syahrir Wahab, MM, meminta peran aktif insan pers lokal, untuk dapat memeriahkan penyelenggaraan lomba karya tulis ilmiah yang dirangkaikan dengan kegiatan Takabonerate Island Expedition III, tahun 2011.
Dua nama wartawan lokal yang mengemuka, dan disebut-sebut, bupati untuk dijadikan peserta dalam kompetisi lomba penulisan karya ilmiah tersebut, masing-masing an. Fadly Syarif & Ir. Supardi Idris.
Ungkapan tersebut dilontarkan Syahrir Wahab dihadapan peserta rapat pemantapan panitia Takabonerate Island Expeditio III yang dipusatkan di Baruga Rumah Jabatan Sapo Lohe (Rujab bupati, red) beberapa malam lalu.
Mendasari petunjuk bupati, “Kabag Humas Setda, Drs. Gunawan Redha dengan cekatan, langsung menyampaikan amanah tersebut, kepada masing-masing yang bersangkutan dalam sebuah kesempatan pertemuan di ruang Kasubag Pemberitaan Humas & Protokoler Setda Kepulauan Selayar. (*)

Kementrian Pertanian & Pemkab Kepulauan Selayar Rampungkan Pembangunan Balai Besar Karantina Pertanian

Tepat pertengahan tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, bekerjasama dengan Kementrian Pertanian dan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar berhasil merampungkan kegiatan pembangunan gedung Balai Besar Karantina Pertanian Wilker Selayar.
Kegiatan pembangunan gedung ini sendiri dipusatkan di jalur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan anggaran pembangunan dan belanja daerah Pemprov Sulsel.
Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Saiful Arif, SH menjelaskan, “pembangunan infrastruktur dasar Balai Besar Karantina Pertanian Wilker Selayar sangat diharapkan akan dapat menunjang percepatan pelayanan operasional karantina pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan serta akselerasi ekspor Sulawesi-Selatan”.
Terutama dalam rangka mengantisipasi rusaknya kelestarian sumber daya alam yang diakibatkan oleh ancaman serangan HPHK dan OPTK yang dampaknya sangat merugikan bangsa dan negara.
Dikatakannya, serangan HPHK dan OPTK akan sangat mempengaruhi naik turunnya hasil produksi budi daya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas. Hal lain yang perlu diantisipasi dari serangan HPHK dan OPTK kata Saiful adalah, “musnahnya jenis-jenis hewan atau tumbuhan bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi”, tandasnya. (fadly sang journalis)

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Mengintai Masyarakat Kecamatan Pasimarannu

Dalam dua pekan terakhir kelangkaan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar kembali mengintai masyarakat Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.
Akibatnya, perusahaan listrik daerah unit Kecamatan Pasimarannu dengan terpaksa harus melakukan pemadaman listrik total selama semalaman suntuk. Meski pemadaman tersebut sempat berbuntut memacetkan sejumlah industri rumah tangga, sebut saja industri pengolahan es batu yang sehari-harinya menjadi tumpuan terakhir masyarakat nelayan pesisir tradisional di wilayah itu.
Selain berdampak memacetkan industri rumah tangga, lebih jauh kelangkaan bahan bakar minyak ini juga sempat mengakibatkan tidak beroperasinya empat pedagang bahan bakar minyak eceran di daerah tersebut.
Bahkan, tidak sedikit pula warga nelayan pesisir yang lebih memilih menggantung perahu dan jaring di bawah kolong rumah sembari menantikan kembali normalnya pasokan bahan bakar minyak ke Kecamatan Pasimarannu.
Saat ini, harga BBM jenis bensin di Kecamatan Pasimarannu mulai melambung tinggi sampai Rp. 9000/liternya dan tidak lagi sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh PT. Pertamina. (fadly)

Diskopuindag Tamben Kepulauan Selayar Dapat Kehormatan Dari Kementerian Perindustrian RI

Dinas Koperasi, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan mendapat kehormatan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah sebagai salah satu kabupaten/kota yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjadi panitia seleksi calon penerima penghargaan Upakarti 2011.
Sebagai buktinya, belum lama ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima paket kiriman berupa dua buah buku yang terdiri dari buku pedoman umum penyelenggaraan penghargaan dan buku pengusulan hasil seleksi serta penilaian calon penerima penghargaan Upakarti 2011.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dr. Ir. Busharmaidi, MS menandaskan, buku ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan penganugerahan Upakarti, baik pada level panitia pusat maupun panitia daerah.
Dengan diterbitkannya kerangka acuan dimaksud, seluruh panitia diharapkan memiliki pemahaman dan pengertian yang sama tentang kategori, kriteria dan unsur-unsur penilaian calon penerima penghargaan yang akan diusulkan. Pihaknya berharap, penyelenggaraan Upakarti tahun ini akan dapat berjalan lebih lancar dan efektif dari tahun-tahun sebelumnya.
Bila perlu, calon penerima penghargaan benar-benar terseleksi dengan baik, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai, jelas, Ir. Busharmaidi, MS, melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Rustam Nur, SE. (*)

Laka Lantas Kembali Telan Korban di Selayar

Laka lantas kembali menelan korban di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel. Setelah sebelumnya, sebuah sepeda motor merk Xecon warna merah DD. 3773 JC yang melintas di ruas jalan Jenderal Sudirman bertubrukan dengan sebuah sepeda. Akibat kecelakaan naas tersebut, sepeda motor merk Xecon yang dikendarai korban harus mengalami ringsek berat pada bagian depan.
Tiga personil lantas yang tiba di TKP, langsung mengevakuasi kendaraan milik korban Mako Polres Kepulauan Selayar untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, pemilik motor sendiri masih harus menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat RSUD setempat, akibat luka yang dideritanya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi yang jelas mengenai identitas pemilik motor maupun pemilik sepeda yang menjadi korban tabrakan hari Kamis, (14/5) sekira pukul 20.00 Wita itu. Jelasnya, pecahan lampu motor masih tampak berserakan di sekitar TKP.
Kendati, tidak korban jiwa dalam peristiwa yang berlangsung malam Jum’at naas ini. Akan tetapi, kerugian ditaksir mencapai ratusan ribu rupiah. (*)

Terkait Penanganan Gizi Buruk Bupati Selayar Kumpulkan Kepala Desa

Bupati Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, MM merasa tertampar menyusul ditemukannya tujuh penderita gizi buruk di daerah yang dikenal kaya ikan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Selayar, Syamsuddin Sulaeman, pun jadi sasaran tembak. Dia dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus gizi buruk tadi.Syahrir bahkan langsung memanggil Syamsuddin ke ruang ke ruang kerjanya, kemarin. Informasi yang diperoleh, Syahrir sempat naik pitam dan menilai jajarannya kurang tanggap sehingga warganya menderita gizi buruk. “Ya wajarlah bupati marah-marah. Dia kan atasan saya,” kata Syamsuddin, Senin, 17 Maret.
Syamsuddin mengungkap, bupati juga menjadwalkan Senin pekan depan, akan mengumpulkan seluruh kepala desa, lurah, kepala puskesmas dan jajaran terkait lainnya untuk membicarakan penanganan dan antisipasi dini terkait gizi buruk. Syahrir menegaskan, agar dinas terkait lebih serius mengantisipasi, jangan sampai penderita bertambah atau meninggal dunia.
Dijelaskan Syamsuddin, sebenarnya tujuh penderita gizi buruk itu sudah lama dipantau oleh Dinas Kesehatan. Setiap saat, pihaknya rajin memberikan bantuan seperti susu, biskuit dan makanan tambahan lainnya. Hanya saja, dia berdalih untuk memulihkan kondisi penderita dibutuhkan waktu yang lama.
Sedangkan 35 penderita lainnya yang sudah diidentifikasi, itu belum masuk kategori gizi buruk. “Memang berat badannya berada di bawah garis merah atau tidak normal. Tetapi mereka sudah kita pantau terus dan memberikan bantuan asupan makanan sehingga kondisinya pulih,” kata dia, kemarin.
Sebelumnya dilaporkan, Komisi B DPRD Selayar menemukan tujuh penderita gizi buruk kronis di dua kecamatan; Bonto Manai dan Bontomatene. Ketujuh penderita itu punya ciri-ciri yang sama, perut buncit dan mata melotot. Berat badannya dibawah batas normal. (sumber : fajar online)

Selayar Layak Jadi Bandar Niaga

MAKASSAR -- Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih sebagai daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia (KTI) yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu disampaikan dalam sosialisasi Pengembangan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur di Kantor Gubernur, Senin, 17 Januari.

Sosialiasi disampaikan Asisten Menteri Perekonomian, Arif Habibie dan staf ahli dari BPPT di depan Gubenur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Ikut dalam acara tersebut, mantan Menteri BUMN yang saat ini menjabat Komisaris PT Telkom, Tanri Abeng dan Wakil Bupati Selayar, Syaiful Arief.

Awal Subandi dari BPPT menyebutkan, setelah melakukan penelitian, Selayar ternyata memiliki banyak keunggulan. Keunggulan itu antaranya, sangat strategis disinggahi pelayaran, pulau ini memiliki sumber daya minyak, sumber daya ikan, dan potensi ekonomi lainnya.

"Kapet sudah tidak berkembang. Makanya saat ini pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selayar yang berada di selatan Pulau Sulawesi paling stratgeis dengan 12 provinsi lain di KTI. Makanya, Selayar paling potensial sebagai bandar niaga timur," kata Alwi.

Sesuai rencana, melalui Menteri Perekonomian, Selayar akan didorong menjadi pusat inti dari distribusi logistik, minyak, dan lainnya. Sesuai data distribusi arus barang dari Surabaya mengalir ke KTI cukup besar, misalnya Papua 27.093 ton, Sulawesi 4.258 ton. Potensi inilah yang mesti ditangkap pemerintah daerah agar bisa memajukan Selayar.

Alwi menambahkan, dari faktor oseanografi, Selayar sangat mendukung. Itu karena Selayar diapit dua atol dan laut dalam. Semua kapal besar bisa sandar. Sekarang yang diperlukan bagaimana meyakinkan pedagang besar di Surabaya agar bersedia menempatkan sebagian barang di Selayar.

Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng yang menjadi panelis mengungkapkan, sangat berterima kasih karena daerah kelahirannya menjadi salah satu pemenang daerah tertinggal untuk dikembangkan.

"Tidak ada kesinambungan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Kalau sudah ada keputusan politik," kata Tanri.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyambut baik hasil penelitian BPPT itu. Syahrul mengatakan, Selayar sebagai daerah pengembangan ekonomi, memang patut didorong. (aci)

Kuota BBM Selayar Bertambah 75 Ton

MAKASSAR -- Kabupaten Kepulauan Selayar, baru-baru ini mendapat tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) sekitar 75 ton yang terbagi ke tiga agen. Setiap agen mendapat jatah 25 ton. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Syaiful Arif baru-baru ini.

Namun, Syaiful tidak merinci besaran premium dan solar. Dengan tambahan jatah tersebut, total kuota BBM kepulauan berjuluk Tana Doang tersebut, sekitar 500 ton. Tapi kuota tersebut lanjut Syaiful, belum cukup untuk menunjang aktivitas masyarakat Selayar yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.

"Kebutuhan kita sekitar 600-700 ton. Jadi kita masih butuh sekitar 100-200 ton. Tapi tambahan kuota itu sedikit membantu mobilitas di Selayar, termasuk mobilitas ekonomi," sebutnya.

Rendahnya pasokan BBM tersebut kata Syaiful, menjadi pertimbangan para investor untuk masuk. Menurutnya, banyak investor luar yang masuk ke Selayar dan melihat potensi perikanan di daerah ini bagus. Namun, saat mengetahui kurangnya pasokan BBM, banyak yang kemudian memilih mundur.

Produksi ikan di Selayar sebut Syaiful sekitar 12 ribu ton per tahun. Itu kata dia, di luar yang didistribusikan ke Sinjai dan Bali. "Kita harapkan distribusi BBM bisa lancar sehingga kita bisa menarik investor. Ikan selayar banyak ke Sinjai dan Bali. Rata-rata jenis ikan karang," sebutnya.

Apalagi dengan beroperasinya penerbangan Wings Air yang merupakan kelompok Lion Air dari Makassar ke daerah tersebut, akan turut menggenjot ekonomi daerah yang selama ini hanya diakses melalui fery itu. Wings sudah melakukan ujicoba terbang Makassar-Selayar beberapa waktu lalu. "Sekarang kendalanya tinggal kabel yang melintang di sekitar landasan, tapi saya sudah bicarakan dengan pihak PLN, dan mereka merespons positif," jelasnya.

Saat ini, Selayar diterbangi pesawat jenis SMEC atau DAS. Saat ini, SMEC juga menjajaki rute Makassar-Selayar-Bali, serta Makassar-Selayar-Lombok. "Kalau ini jadi, saya kira Kepulauan Selayar akan semakin terbuka dengan dunia luar, sehingga akses ekonomi juga akan lebih terbentang," sebutnya. (Sumber : http://www.fajar.co.id)

Lion Air Uji Terbang di Rute Makassar-Selayar

MAKASSAR -- Maskapai nasional Lion Air melalui anak usahanya, Wings Air, kemarin, melakukan uji coba penerbangan dari Makassar ke Selayar. Pesawat berlabel Wings Air jenis ATR 72-500 PK-WFF mendarat dengan sempurna di bandar urada Aroeppala. Pesawat buatan tahun 2010 ini hanya butuh 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin.
Penerbangan uji coba pada rute Makassar-Selayar pesawat yang dipiloti Capt Penerbang Fiet Gerald dan Co Pilot Agus Ma'ruf ini mengangkut Bupati Selayar, H Syahrir Wahab, Operation Director Lion Wings Air, Capten Penerbang Redi Irawan, serta Wakil Bupati Selayar (2005-2010) Hj. Nur Syamsina Aroeppala dan masyarakat Selayar.
Setibanya di Bandara Aroeppala, Syahrir, mengatakan, setelah rute Makassar-Selayar, dia akan berupaya memperjuangkan pembukaan rute ke Nusa Tenggara timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara.
Syahrir berharap masuknya Lion Air bisa menggairahkan kunjungan wisatawan lokal, maupun mancanegara ke Selayar. "Ke depan kita harapkan ada penerbangan reguler setiap hari sehingga akses wisatawan ke Selayar semakin mudah, cepat, dan nyaman," urainya.
Sementara itu, Operation Director Lion Wings Air, Capten Penerbang, Redi Irawan, mengakui sarana dan prasarana bandar udara Aroeppala sudah layak untuk didarati pesawat Wings Air. Namun fasilitas yang tersedia kata dia, masih harus dibenahi seperti kabel listrik dan lain-lain.
"Paling mendesak yang harus dibenahi adalah penambahan lebar lintasan dari 23 meter menjadi 30 meter agar pesawat Wings Air ATR 72-500 bisa mendarat dengan baik demi keselamatan bersama," jelasnya.
Kepala Bandara Aroeppala, Jabis, menambahkan, saat ini, bandar udara Selayar ini masih tergolong kelas 4B yang hanya bisa disinggahi pesawat maksimal jenis ATR 72-500 PK-WFF berkapasitas 75 orang. (id)

Selayar Segera Bebas Isolasi

MAKASSAR -- Bupati Kabupaten Selayar Kepulauan HM Syahrir Wahab menegaskan, kelangkaan stok bahan pokok di wilayahnya segera teratasi. Paling tidak, sebutnya, dalam dua hari ke depan pasca dibukanya kembali pelayaran dari pelabuhan Bira, Bulukumba, Rabu besok, 19 Januari.
Warga Selayar memang sempat kesulitan bahan pokok akibat pasokan yang terganggu cuaca buruk. Ombak besar yang mengadang pelayaran dari Bulukumba ke Selayar, sempat mengisolasi Tanadoang itu sehingga stok bahan pokok mengalami kelangkaan.
Syahrir Wahab mengungkapkan, kapal feri yang sejak beberapa hari terkahir tidak melakukan aktivitas pelayaran, dijamin besok sudah bisa berlayar kembali. “Insya Allah Rabu nanti (besok, red) penyeberangan sudah dibuka sehingga pasokan bahan pokok sudah jalan lagi. Mungkin kapal-kapal kayu belum, tapi feri sudah bisa,” jelasnya.
Bupati dua periode itu mengakui, dirinya sendiri tidak bisa tembus ke Selayar akibat cuaca buruk. Makanya, kata dia, sambil menunggu cuaca bagus, pihaknya mengikuti salah satu acara kedinasan di Jakarta. “Kebetulan ada acara di Jakarta, jadi saya ikuti dulu acara tersebut,” ujarnya via telepon malam tadi.
Meski berada di Jakarta, Syahrir mengakui terus memantau perkembangan daerahnya. Dari sejumlah bahan pokok, lanjut dia, stok telur memang sempat langka. Sementara beras, katanya, persediaan masih relatif terpenuhi.
Bukan hanya bahan pokok, stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya premium, juga terasa sangat kurang. Pasokan pertamina dan kebutuhan masyarakat Selayar selama ini, lanjut Syahrir tidak berimbang. Pasokan pertamina, sebut dia hanya 325 ton, sementara kebutuhan premium sekitar 700 ton.
"Jadi kami butuh dua kali lipat, karena pertumbuhan kendaraan sangat tinggi. Apalagi, saat ini pasokan kurang karena cuaca jadi sangat mengganggu mobilitas,” ungkapnya.
Syahrir sendiri sudah pernah menyurat ke Pertamina untuk meminta tambahan jatah BBM, khususnya premium. Namun menurut dia, permintaannya itu belum direspons.
GM Pertamina Wilayah Makassar, Ferdy Novianto yang dihubungi beberapa waktu lalu mengungkapkan, surat tersebut salah alamat. Seharusnya, sebut Ferdy, permintaan Pemkab Selayar itu dialamatkan ke BPH Migas, bukan ke Pertamina.
Pertamina, lanjut Ferdy, hanya operator. Memang, kata dia, Pertamina juga sementara mengkaji untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), karena distribusi BBM di Selayar hanya sistem pengecer.
Dinsos Provinsi Siapkan Sembako
Kadis Sosial Pemprov Sulsel Suwandi Mahendra mengatakan pihaknya telah melakukan upaya antisipasi terhadap terhentinya pasokan bahan pokok di Selayar. Pihaknya, ungkap Suwandi malam tadi, telah mengisi gudang-gudang kosong dengan bahan pokok yang ada di daerah kepulauan tersebut.
“Sebelum cuaca seperti ini, dengan berkoordinasi pemerintah setempat, kami sudah mengisi gudang-gudang kosong yang ada di Selayar dengan bahan makanan. Jadi jika ada masalah, bahan makanan ini bisa dilepas ke masyarakat,” kata Suwandi malam tadi.
Dia menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Selayar mengenai masalah kekurangan pasokan bahan pokok. Makanya, instansi yang dia bawahi menganggap kondisi di Selayar masih kondusif. “Tapi jika memang kondisinya sudah darurat, kita siap melakukan penanganan khusus,” ucapnya. (asw-die)

PLN Janji Bangun PLTS di Selayar

JAKARTA -- Direktur Operasional Indonesia Timur PT PLN (Persero) Vickner Sinaga memberikan perhatian serius untuk penigkatan daya dan ketersediaan listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mulai tahun ini, Selayar mendapatkan bantuan dari PLN mulai dari fasilitas jaringan listrik hingga ke pembangkit listrik secara bertahap.
Dalam pertemuan Vickner dengan perwakilan DPRD Selayar yang dipimpin Ketua DPRD Selayar, Hasanuddin Haer bersama Sekretaris Komisi C Andi Idris M, serta anggota komisi Adi Ansar dan Mappatunru, disampaikan bahwa kabupaten ini akan mendapatkan pembangkit listrik.
"Setelah program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahap pertama di enam pulau di KTI, kami akan memasukkan Selayar untuk program PLTS tahap kedua. Ini saya janjikan, sehingga meski pun mahal, kami akan tetap menjalankan program ini di Selayar," jelas Vickner di ruang kerjanya, Kamis 5 Agustus.
Menurutnya, PLN saat ini masih melakukan upaya untuk mencari sumber energi apa yang bisa dikembangkan di Selayar. PLTS yang akan direncanakan memang cukup baik, hanya saja, karena biaya yang cukup besar untuk membangun PLTS ini, maka kemungkinan daya yang disiapkan tidak bisa terlalu besar.
Oleh karena itu, PLN akan mencoba mencari apakah di sana ada bendungan atau sumber energi lain seperti tenaga angin yang bisa dikembangkan untuk menjadi energi.
Ketua DPRD Selayar Hasanuddin Chaer mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi PLN untuk melakukan penelitian di Selayar untuk membuat pembangkit listrik. Malah, DPRD bersama pemerintah akan berinvestasi untuk membangun fasilitas dan jaringan kelistrikan asalkan PLN bisa menyiapkan energi di sana.
"Contohnya, kami sudah memasang 1.800-an tiang listrik dari Kota Bentaeng ke arah timur meski pun dayanya belum tersedia. Namun kami siap berinvestasi lebih besar asalkan daya listrik di Selayar bisa terjamin ketersediaannya," kata Hasanuddin.
Anggota Komisi C DPRD Selayar Adi Ansar mengatakan di Selayar terdapat sumber air yang cukup banyak sehingga mampu dibuat dua buah bendungan seperti di Pulau Tanajampea. Kedua bendungan ini bisa diteliti untuk diketahui kemampuan airnya. Sebab beberapa bendungan kecil yang ada di Sulsel, mampu menghasilkan daya listrik yang cukup besar. (sumber :http://www.batukar.info/news/pln-janji-bangun-plts-di-selayar)

BPKP Temukan Mark Up di Proyek Tiang Listrik Selayar Jpn, Berita Kota Makasar Matrass Minta Sebut Tersangka dan Tahan

MAKASSAR, BKM--Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan menemukan kuatnya indikasi mark up dalam proyek pengadaan tiang listrik di Kabupaten Selayar tahun 2009.
Koordiantor Investigasi BPKP Sulsel Imam Achmad Nugraha kepada BKM, Rabu (20/4) siang menyatakan, pihaknya telah menemukan dan mematok kerugian negara dalam kasus itu. ''Jumlahnya saya belum bisa sebutkan. Kami masih akan ekspose internal dengan penyidik Kejaksaan.
Yang jelas ada kerugian negara,'' tegas Imam dari balik telepon seluler.
Lebih jauh Imam menyatakan, setelah melakukan audit investigasi diketahui pula kalau proses lelang proyek tersebut terkesan direkayasa. ''Soal unsur melawan hukumnya, konfirmasi ke penyidik Kejaksaan,'' tukas Imam. Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Amirullah belum bersedia membeberkan nama-nama tersangka dalam kasus itu.
Menurut Amirullah, pihaknya akan melansir nama tersangka setelah hasil audit telah diserahkan secara resmi. Saat dicecar pertanyaan, Amirullah akhirnya memberi bocoran kalau ada dua orang yang jadi tersangka, namun tak menutup kemungkinan masih akan bertambah.
Secara terpisah, Direktur Masyarakat Transparansi (Matrass) Sulsel, Firdaus Paressa mendesak Kejati Sulselbar segera mengumumkan nama tersangka dalam kasus itu.
''Tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak mengumumkan nama tersangka. Apalagi, BPKP telah merampungkan hasil auditnya. Kasus ini wajib tuntas dan kami minta jaksa menahan semua pihak yang terlibat,'' tegas Firdaus.
Lebih jauh, Firdaus menyatakan, penyidik harus menahan tersangka kasus tiang listrik. Alasannya, unsur objektif serta subjektif untuk melakukan penahanan sudah sangat kuat. Sejatinya, kata dia, penegakan supremasi hukum dalam kasus korupsi tak hanya berfokus pada pengembalian keuangan negara. Namun yang jauh lebih penting adalah memberikan efek jera bagi pelaku.
''Kasus ini sudah bergulir cukup lama di Kejaksaan. Dan sudah saatnya dituntaskan. Dugaan mark-up anggaran dalam proyek ini sudah sangat kuat,'' tegas Firdaus.
Sekadar diketahui, proyek pengadaan tiang Listrik di Kabupaten Selayar menggunakan dana APBD Tahun 2009 senilai Rp 6,2 miliar.
Kasus ini diendus lantara ada dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan barang. Bukan hanya itu, dugaan unsur rekayasa dalam lelang proyek itu dinilai sangat kental. (sumber : http://sahabatsejati-sbd.blogspot.com/2011/04/bpkp-temukan-mark-up-di-proyek-tiang.html)

Kejati Sulsel Ditantang Tuntaskan Korupsi Tiang Listrik Selayar

Laporan: Rudy
Kamis, 3 Februari 2011 | 18:15 WITA


MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan ditantang Lembaga Swadaya Masyrakat untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi senilai Rp 2 miliar lebih untuk pengadaan ratusan tiang listrik di Kabupaten Selayar yang diduga melibatkan salah seorang pejabat tinggi di Kabupaten Selayar.
Pasalnya kasus yang sudah diselidiki pihak penyidik Kejati Sulsel sejak satu 2010 lalu itu hingga sekarang belum juga mendapatkan titik terang. Belum ada yang dijadikan tersangka meski dia adalah pihak yang paling bertanggungjawab.
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Masyrakat Transparansi Sulawesi Selatan (Matrass) Sulsel menantang kejaksaan segera menuntaskan kasus yang diduga merugiakan negara senilai 2 miliar lebih karena diduga proyek tersebut fiktif.
Direktur Matrasss, Firdaus Faressa, yang dikonfirmasi, Kamis (3/2/2011) mengaku kecewa dengan kinerja kejaksaan yang sangat lamban dalam mengusut kasus tersebut.
Padahal kata Firdaus sejumlah bukti, baik dugaan awal adanya unsur melawan hukum serta indikasi korupsinya sudah terang sekali.
"Tidak ada alasan kejaksaan tidak menuntaskan kasus ini, karena bukti awal sudah sangat terang,seharusnya kejaksaan sudah meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan serta menetapkan siapa tersangkanya," terang Firdaus kepada Tribun.
Firdaus meminta pihak kejaksaan agar terbuka dalam penanganan kasus korupsi yang sedang diselidiki serta meminta agar kejaksaan tidak tebang pilih, termasuk penanganan kasus pengadaan tiang listrik yang diduga fiktif di Kabupaten Selayar yang anggarannya bersumber dari APBD 2009 dengan total anggaran senilai Rp 6, 2 miliar.
"Kita berharap kejaksaan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum termasuk dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan hilangka uang negara," paparnya.

Selain mendesak pihak kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus tersebut, Firdaus juga mendesak pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel untuk segera menerbitkan hasil perhitungan kerugian negaranya yang diduga timbul dalam proyek tersebut.

Juru Bicar Kejati Sulsel, Irsan Zulfikar Djafar yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku pihaknya belum bisa menetapkan siapa oknum yang akan diseret untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau menjadi tersangka dalam kasus itu sebelum kejaksaan menerima hasil audit perhitungan kerugian negara secara ril dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel.
"Kita tunggu dulu hasil uadit kerugian negaranya dari BPKP, setelah itu kejaksaan baru bisa meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan siapa tersangkanya," terang Irsan kepada Tribun.
Kepala Bidang Investigasi BPKP, Iman Achmad Nugraha, mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan segera merampungkan hasil audit kerguian negara dalam kasus pengadaan tiang listrik di Kabaupaten Selayar yang diduga fiktif tersebut.
"Insya Allah pekan depan hasilnya sudah ada dan kami siap mengekspos hasil keguaiannya tersebut di kejaksaan nanti," ujar Iman.(sumber :http://202.146.4.121/read/artikel/148769/sitemap.html)

Kasus Tiang Listrik Selayar Sangat Kental Politisasi

Korban Tiang Listrik Mengadu ke LIMIT
Kejati Harus Lebih Pro Aktif
MAKASSAR,UPEKS–Gencarnya Kejati Sulselbar mengusut kasus tiang listrik beton di Selayar mendapat respon dari berbagai kalangan.
Respon bukan hanya dari kalangan aktifis, namun juga dari rekanan yang dirugikan terkait pengadaan tiang listrik itu.
Berharap pengusutan Kejati lebih maksimal, apalagi diduga terjadi kerugian negara, baru-baru ini Faizal Sitaba mengadu ke Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT).
Saat melapor, Faizal mengemukakan, pengumuman lelang yang ketiga kalinya bernomor: 28/PPBJ/VI/2009 PU tgl 1 Juni 2009. Sebelumnya pelelangan telahberlangsung dua kali. Hanya saja batal pada Dinas PU Selayar.
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan tiang listrik beton bidang sipil berkode sub bidang:22205 (pekerjaan pembetonan) nilai pekerjaan Rp6.300.000.000.
Selanjutnya pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, Rabu 3 Juni hingga Selasa 9 Juni 2009.
Perusahaan yang mendaftar saat itu ada 6. Diantaranya, PT MW, PT MJ, PT TA, PT BMPS, PT PB dan PT PIM.
Dari enam perusahaan, perusahaan PT PIM satu-satunya yang memiliki kode sub bidang : 22205.
Selanjutnya aroma tender tak sesuai ketentuan mulai terlihat 9 Juni 2009, terutama mengenai batas akhir pendaftaran lelang.
Saat itu panitia lelang selalu menghindari pelapor (Faizal Sitaba: red),” ujar Faizal.
Selanjutnya, kata Faizal, 11 Juni 2009 dokumen penawaran dan kualifikasi disetor. Anehnya, dokumen ditolak panitia tanpa alasan jelas.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Panitia Lelang, Ir Bachtiar saat dikonfirmasi mengatakan, itu dilakukan atas kebijakan petinggi Selayar.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPP LIMIT, Mamat Sanrego menjelaskan, tim hukum LIMIT segera mendalami materi kasus yang dilaporkan.
”Kami belum dapat berbuat banyak sebelum mendiskusikannya dengan tim hukum LIMIT,” tegas Mamat.
Meski demikian, berdasarkan bukti-bukti tertulis sementara, terdapat indikasi kuat adanya mark up anggaran.
”Sesuai Pagu anggaran yang diumumkan 9 Juni 2009, sebesar Rp6,3 M. Selanjutnya, sesuai surat kontrak pembelian dari PT TM 10 Agustus 2009 tercantum nilai kontrak Rp2,4 M, ujarnya.
Jumlah tersebut, termasuk Ppn pengadaan tiang beton kurang lebih 1800 batang. Artinya, terjadi selisih hampir 100 persen.
”LIMIT berharap Kejaksaan mengusut tuntas kasus tiang listrik tanpa tebang pilih. Selain itu, Kejaksaan harus lebih pro aktif, jangan menunggu hingga tersangka kabur,” harap Mamat. (Sumber : http://porosnusantara.wordpress.com/2011/03/24/kasus-tiang-listrik-selayar-sangat-kental-politisasi/)

Kejaksaan Tetapkan Satu Tersangka Korupsi di Selayar

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiang listrik di Kepulauan Selayar. Namun penyidik tidak bersedia menyebutkan identitas orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu.”Yang jelas satu orang sudah pasti tersangka. Resminya diumumkan jika nilai kerugian telah kami dapatkan,” ujar Asisten Pidana Khusus Amirullah kemarin.
Proyek pengadaan tiang listrik ini berada di ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Selayar.
Proyek yang dikerjakan pada 2009 itu menghabiskan anggaran Rp 6,2 miliar, yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kejaksaan menduga ada penggelembungan harga dalam proyek pengadaan 1.789 tiang listrik itu. Indikasinya terlihat dari kualitas beton tiang listrik yang rendah dan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar.
Sejak awal penyidikan, Kejaksaan sudah membidik putra Bupati Selayar Syahrir Wahab bernama Khadafi, yang berperan sebagai ketua panitia lelang dalam proyek itu. Amirullah tidak membantah dan tidak membenarkan ketika wartawan menyebutkan nama Khadafi sebagai tersangka.”Ada deh. Tunggu saja,”kata dia.
Amirullah mengatakan penyidik belum merampungkan laporan hasil pemeriksaan karena audit kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan belum diterima.
Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulawesi Selatan Iman Achmad Nugraha mengatakan tim auditor telah selesai menghitung nilai kerugian proyek tersebut. Saat ini tim sedang menyusun laporan yang akan diserahkan kepada Kejaksaan. “Sekarang dalam tahap pembuatan laporan untuk persiapan ekspose ke penyidik,” kata Iman.
Iman tidak bersedia menyebutkan nilai kerugian yang ditemukan tim auditor. Menurut dia, hasil penghitungan itu hanya akan diserahkan langsung kepada Kejaksaan.”Pekan ini hasilnya sudah ada di tangan penyidik,”ujar Iman. ABDUL RAHMAN (Sumber : http://www.lbh-makassar.org/?p=2313)

Selayar Layak Jadi Bandar Niaga

MAKASSAR -- Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih sebagai daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia (KTI) yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu disampaikan dalam sosialisasi Pengembangan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur di Kantor Gubernur, Senin, 17 Januari.
Sosialiasi disampaikan Asisten Menteri Perekonomian, Arif Habibie dan staf ahli dari BPPT di depan Gubenur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Ikut dalam acara tersebut, mantan Menteri BUMN yang saat ini menjabat Komisaris PT Telkom, Tanri Abeng dan Wakil Bupati Selayar, Syaiful Arief.
Awal Subandi dari BPPT menyebutkan, setelah melakukan penelitian, Selayar ternyata memiliki banyak keunggulan. Keunggulan itu antaranya, sangat strategis disinggahi pelayaran, pulau ini memiliki sumber daya minyak, sumber daya ikan, dan potensi ekonomi lainnya.
"Kapet sudah tidak berkembang. Makanya saat ini pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selayar yang berada di selatan Pulau Sulawesi paling stratgeis dengan 12 provinsi lain di KTI. Makanya, Selayar paling potensial sebagai bandar niaga timur," kata Alwi.

Sesuai rencana, melalui Menteri Perekonomian, Selayar akan didorong menjadi pusat inti dari distribusi logistik, minyak, dan lainnya. Sesuai data distribusi arus barang dari Surabaya mengalir ke KTI cukup besar, misalnya Papua 27.093 ton, Sulawesi 4.258 ton. Potensi inilah yang mesti ditangkap pemerintah daerah agar bisa memajukan Selayar.
Alwi menambahkan, dari faktor oseanografi, Selayar sangat mendukung. Itu karena Selayar diapit dua atol dan laut dalam. Semua kapal besar bisa sandar. Sekarang yang diperlukan bagaimana meyakinkan pedagang besar di Surabaya agar bersedia menempatkan sebagian barang di Selayar.
Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng yang menjadi panelis mengungkapkan, sangat berterima kasih karena daerah kelahirannya menjadi salah satu pemenang daerah tertinggal untuk dikembangkan.
"Tidak ada kesinambungan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Kalau sudah ada keputusan politik," kata Tanri.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyambut baik hasil penelitian BPPT itu. Syahrul mengatakan, Selayar sebagai daerah pengembangan ekonomi, memang patut didorong. (sumber :http://www.fajar.co.id/read-20110118013247-selayar-layak-jadi-bandar-niaga-)

Pasca Muscab Ke V Mahasiswa Muhammadiyah

Suasana Baitul Arqam Fakultas Pertanian

Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Selayar

Perguruan Muhammadiyah Selayar

Lensa SMP Muhammadiyah Selayar

Perairan Kepulauan Selayar Sasaran Empuk Para Pedagang Ikan Illegal

Hasil Kajian pemberitan media tentang kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa angka tertinggi pelaku illegal fishing di daerah ini rata-rata berasal dari luar wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sebut saja diantaranya, nelayan dari luar seperti Kabupaten Sinjai dan Bulukumba yang kemudian melakukan perkawinan silang dengan warga lokal setempat.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian bahwa perkawinan silang yang dilakukan pria dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar, jauh lebih tinggi angkanya ketika dibandingkan dengan angka perkawinan silang yang dilakukan wanita dari luar.
Informasi terakhir yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, “pelemparan hasil kegiatan illegal fishing dari Kawasan Taman Laut Nasional Takabonerate yang rata-rata di dapatkan dari wilayah Desa Jinato, Pasitallu, Tarupa, dan Rajuni, kemudian dibongkar di areal Pelabuhan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Lain lagi halnya dengan perdagangan ikan hidup dan hasil bius. Sebab, ikan-ikan tersebut kebanyakan masih harus melalui paket pengiriman darat, via Pelabuhan Pamatata-Bira, Kabupaten Bulukumba.
Dari Pelabuhan Bira Bulukumba, ikan-ikan ini selanjutnya ditampung oleh perusahaan perikanan berinisial FT.
Selain penampung asal Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, transaksi perdagangan hasil kegiatan illegal fishing dari Kabupaten Kepulauan Selayar juga diduga turut melibatkan sejumlah perusahaan perikanan dari Bali.
Pengusaha pengekspor ikan asal Bali ini kerap dijumpai nelayan pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar, beroperasi di perairan Pulau Jampea, terutama di kawasan Jailamu dan Pulau Sani-Sani, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu.
Meski kenyataan menunjukkan, bahwa tidak sedikit pula warga asli Kabupaten Kepulauan Selayar yang kemudian harus berurusan dengan aparat kepolisian kabupaten tetangga, setelah tertangkap tangan mendalangi tindak kejahatan illegal fishing.
Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peristiwa penangkapan terhadap dua orang warga Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpaksa diciduk aparat Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai.
Keduanya, ditangkap aparat berwajib saat akan berusaha memasarkan barang bukti 13 karung pupuk amonium nitrat buatan Perancis. Dihadapan penyidik, para tersangka mengaku akan menjual pupuk tersebut kepada nelayan asal Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai untuk diracik sebagai bahan baku bom ikan.
Dari pengembangan penyidikan, petugas ikut mengamankan barang bukti bahan peledak, berupa enam detenator dari salah seorang nelayan asal Pulau Sembilan.
Kapolres Kabupaten Sinjai, AKBP. Toto Triwibowo melalui Kasat Reskrim, AKP. Sutomo, menjelaskan, tersangka, penyuplai bahan baku bom ikan asal Kabupaten Kepulauan Selayar telah membuat perjanjian dengan pembeli dari Pulau Sembilan
Kedua belah pihak, telah sepakat untuk melakukan pertemuan dan transaksi jual beli pupuk. Hanya saja, rasa khawatir, takut, dan cemas tiba-tiba meliputi perasaan nelayan asal Pulau Sembilan.
Terlebih lagi, pemilik bahan baku tidak menepati janjinya untuk datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, transaksi tidak terjadi, tandas Sutomo. Karena barangnya tidak jadi dibeli, kedua nelayan asal Kabupaten Kepulauan Selayar ini memutuskan berangkat menuju Ibukota Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mencari pembeli.
Namun sial bagi mereka, karena setibanya di pelabuhan Sinjai, kedua pelaku langsung diciduk petugas Polres Sinjai. "Kalau 13 karung amonium nitrat ini berhasil dijual ke nelayan, bisa dibayangkan berapa banyak biota laut yang yang akan rusak, ujarnya menambahkan''
Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat UU nomor 12/1992 tentang peredaran pupuk yang tidak sesuai standar dengan mendasari ketentuan Pasal 60 ayat satu (1) huruf f. Keduanya diancam hukuman 5 tahun pidana penjara.
Guna pengusutan lebih lanjut, polisi akan meminta keterangan saksi ahli dari Balai Besar Penelitian Pertanian Kabupaten Maros dengan maksud untuk mengetahui apakah pupuk ammonium nitrat ini merupakan pupuk murni untuk tanaman dan diedarkan sesuai standar.
Kejari Makassar Tahan Dua Nelayan Selayar
Pada medio bulan November 2010, Kejaksaan Negeri Makassar resmi menetapkan status tersangka terhadap dua orang warga nelayan asal Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing atas nama Hasanuddin Bin Palimba, (37) tahun, dan Syukri (49) tahun.
Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan pupuk illegal yang mengandung potasium zianida. Karena selain untuk kebutuhan pertanian, pupuk ini juga dapat digunakan untuk meracik bom ikan.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan, Andi Muldani Fajrin mengungkapkan, “kedua tersangka, dikenakan penahanan karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Sekaligus untuk memperlancar perisdangan nantinya," katanya.
Tersangka Hasanuddin dan Syukri, ditangkap aparat kepolisian setelah membeli 489 karung pupuk di perairan Kabupaten Selayar awal September lalu.
Hasanuddin membeli 232 karung dan Syukri membeli 257 karung. Mereka membeli pupuk tersebut dari sebuah kapal yang diduga berasal dari Malaysia. Pupuk itu mengandung bahan peledak yaitu potasium sianida.
Irma, jaksa pidana umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengatakan tersangka akan menjual pupuk itu kepada Nelayan Selayar. Gunanya untuk meracik bom ikan.
Dia mengatakan kedua tersangka diganjar Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budi daya tanaman. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Adapun Syukri mengaku pasrah. "Terserah jaksa. Saya tidak tahu apa-apa," kata dia seusai menjalani pemeriksaan.
Ia membantah akan menjual pupuk tersebut untuk keperluan bahan peledak. Ia mengaku membeli pupuk itu untuk keperluan tanaman petani Selayar. "Pupuk itu baik untuk kelapa dan jagung," katanya.
Syukri mengaku baru kali ini berdagang pupuk tersebut. Olehnya itu ia tak kenal dengan pemilik kapal. "Saya beli Rp 40 juta pupuk itu," terangnya.

Pemdes Kayu Bau Rencanakan Pembangunan Gedung Kantor PKK Desa

Kegiatan pembangunan fisik terus digencarkan Pemerintah Desa Kayu Bau dalam era kepemimpinan, Drs. Dg. Manguru dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala desa. Khusus untuk tahun anggaran 2011, Pemerintah Desa Kayu Bau akan mengfokuskan perhatian seriusnya pada rencana pembebasan lahan pembangunan Gedung Kantor PKK desa yang diperkirakan akan menelan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,-.
Anggaran ini rencananya akan ditarik dari dana alokasi umum desa sebagaimana yang tercantum pada penyusunan platfon anggaran. Tahap pertama pembangunan gedung kantor PKK ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun anggaran 2011 setelah selesainya pembebasan lahan tanah seluas 10 X 20 meter.
Menurut Dg. Mangaru, kegiatan pembangunan kantor PKK desa ini akan dikerjakan dalam tiga tahapan, dimulai dari tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2013 mendatang dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan anggaran.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk dapat merampungkan rencana pembangunan kantor PKK Desa Kayu Bau sampai pada tahapan kedua, tanpa harus menyeberang ke tahun anggaran 2013 yang rentang waktunya masih dua tahun lagi.
Hal tersebut dilontarkannya dalam kesempatan menerima kunjungan silaturahmi Crew Bidik Lensa, bertempat di rumah kediaman pribadinya pekan lalu. (*)

PT. Radio Remaja Mandiri Tuan Rumah Penyelenggaran EDP

PT. Radio Remaja Mandiri Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mendapat kehormatan dari KPID Sulsel sebagai lembaga penyiaran independen di wilayah regional Provinsi Sulawesi-Selatan.
Kali ini, PT. Radio Remaja Mandiri ditunjuk langsung menjadi penyelenggara evaluasi dan dengar pendapat (EDP) antara lembaga penyiaran lokal, media cetak dan KPID Sulsel.
Direktur Utama PT. Radio Remaja Mandiri Kabupaten Kepulauan Selayar, Frengky Wirjayanto mengungkapkan, “penyelenggaraan kegiatan EDP ini didasarkan pada surat nomor : 152/KPID/IV/2011, tertanggal, (29/4) yang dilayangkan KPID Provinsi Sulawesi-Selatan kepada perusahaan radio Rema 104, 5 FM”.
Dikatakannya, selain menghadirkan pemateri dari lembaga KPID Sulsel, kegiatan yang dipusatkan di Baloiya Island Resort tersebut turut melibatkan dua orang peserta dari unsur perwakilan media cetak regional Sulsel, yakni : perwakilan Harian Berita Kota Makassar, Ucok Khaidir, dan Perwakilan Surat Kabar Mingguan Inti Berita, Nur Alim.
Bahkan, penyelenggaraan Sosialisasi ini juga tak luput menghadirkan dua orang pengelolah media lokal Kabupaten Kepulauan Selayar, masing-masing : Pimpinan Redaksi Tabloid Varia Selayar, Ir. Supardi Idris, dan Imran Hasan, dalam kapasitasnya selaku pengelolah Tabloid Swara Perubahan. (*)

Pemkab Kepulauan Selayar Bahas Harga Eceran Tertinggi Tabung Gas Elpiji 3 Kg

Setelah diberlakukan efektifnya harga eceran tertinggi (HET) untuk semua jenis BBM yang beredar di lokalan Kabupaten Kepulauan Selayar. Memasuki medio bulan Mei 2011, aparat pemerintah kabupaten mencoba mengalihkan perhatiannya pada upaya pembahasan dan penetapan harga eceran tertinggi tabung gas elpiji 3 kg.
Hal ini terungkap melalui pertemuan internal di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan di ruang rapat Asisten Ekbang & Kesejahteraan Setda, pada hari : Selasa, (3/5) sekira pukul : 09.00 WITA.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopuindag Tamben Kabupaten Kepulauan Selayar Drs. Safiuddin menjelaskan, Pertemuan yang dimotori Asisten Ekbang & Kesejahteraan Setda, H. Baharuddin AR, SE ini mengagendakan beberapa issu strategis salah satu diantaranya, terkait dengan penetapan harga tertinggi (HET) tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
Dalam kesempatan yang sama, peserta rapat juga sempat menyinggung persoalan pengendalian, pemantauan, atas penetapan harga eceran tertinggi (HET) BBM yang sampai saat ini dinilai belum mengalami perubahan harga di tingkat pengecer.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar langsung memutuskan untuk membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari unsur Kepala Dinas Kopuindag Tamben, Kasat Intel Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Kasat Samapta Polres Kepulauan Selayar, dan Kasat Polisi Pamong Praja.
Pembentukan tim ini sendiri, turut disaksikan langsung oleh segenap peserta rapat termasuk, Pimpinan PT. Ata Kiella, dan para Pimpinan APMS di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, tandas Safiuddin mengakhiri perbincangan dengan wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Terkait jadwal perampungan hasil perumusan harga tertinggi (HET) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, Kepala Bagian Ekonomi Setda, Ir. Nur Kamar, MM menandaskan, “saat ini pihaknya masih tengah melakukan perhitungan biaya pengangkutan tabung gas dari Makassar ke Kabupaten Bulukumba dan sebaliknya dari Bulukumba menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar”.
Dari perhitungan biaya pengangkutan ini, barulah kemudian Pemkab Kepulauan Selayar akan menentukan HET tabung gas ukuran 3 kg. Bila tidak ada aral melintang, Insya Allah, hasilnya akan segera diumumkan pada hari Senin, (9/5) pekan depan, tegas mantan Kepala Bagian Humas Setda Pemkab Kepulauan Selayar ini. (*)

Musrembang Tingkat Kabupaten Belum Menggambarkan Aspirasi Rakyat

Musyawarah RencanaPembangunan Daerah yang hampir setiap tahunnya digulirkan pemerintah dengan menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah, sepatutnya telah menjadi jawaban dari penyelesaian persoalan kemasyarakatan.
Namun tidak demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terbukti, hingga memasuki periode kedua Pemerintahan Drs. H. Syahrir Wahab, MM sebagai orang nomor satu di daratan Bumi Tanadoang, persoalan masyarakat malah semakin bertumpuk dan tak kunjung terselesaikan.
Di kawasan Kota Benteng saja, yang nota bene merupakan pusat ibukota kabupaten, masih terdapat sedikitnya Delapan titik ruas jalan pemukiman warga yang hingga kini sama sekali belum tersentuh perhatian pemerintah kabupaten.
Kedelapan ruas jalan dimaksud masing-masing berlokasi di Krg. Bonto (belakang Kantor Inspektorat), Jl. Veteran (samping ex. KUD Pelita), Jl. WR. Soepratman (sebelah selatan bengkel Umar), Jl. Jend. Sudirman (Lr. Henny Motor), Jl. WR. Soeprapto dan ruas jalan Pemuda.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga dituntut untuk bersikap lebih peka dalam kegiatan penanganan kerusakan dan penimbunan drainase yang acap kali menjadi penyebab utama tergenangnya sejumlah titik pemukiman warga di saat musim penghujan tiba.
Sebut saja diantaranya, drainase ruas jalan Syafruddin (Pasar Senggol), drainase jalan poros WR. Soeparatman (Depan Bengkel Umar), dan Drainase di samping Gedung Kantor PKK Kepulauan Selayar.(*)

Pendeman Kendaraan Dinas Picu Terjadinya Defisit Anggaran

Sudah hampir kurang lebih dua tahun anggaran, Pemkab Kepulauan Selayar diperhadapkan pada persoalan defisit anggaran. Kuat dugaan, hal ini merupakan imbas dari terus berlangsungnya kegiatan dem kendaraan dan perumahan dinas, baik di lingkungan DPRD, maupun yang terjadi di lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sungguh mencengankan, karena dari hasil investigasi yang dilakukan Bidik Lensa di daerah penghasil jeruk manis itu terungkap, setidaknya ratusan kendaraan dinas yang seharusnya menjadi asset Pemerintah Daerah, hilang tak berbekas, bersamaan dengan menghilangnya para mantan pejabat dan anggota DPRD Selayar demisioner, pemilik kendaraan dinas dimaksud.
Kendaraan Dinas berplat DD 115 J, merupakan satu dari sekian banyak kendaraan dinas milik Pemkab Kepulauan Selayar yang saat ini diduga telah beralih kepemilikan menjadi asset pribadi. Meski secara fisik, mobil dinas jenis Daihatsu warna biru yang gambarnya sempat direkam wartawan Bidik Lensa di salah satu areal parkir di ruas Jalan KH. Haiyung Benteng tersebut masih tampak lengkap dengan plat dinasnya.
Informasi yang dihimpun Bidik Lensa di lapangan menyebutkan, “biasanya, kendaraan-kendaraan seperti ini masih dalam proses dem dan belum lepas masa cicilan di bagian perlengkapan Setda, sehingga masih diwajibkan untuk mengenakan plat dinas untuk memudahkan penarikan bila sewaktu-waktu pemiliknya tidak sanggup melunasi biaya dem yang telah ditentukan tim penaksir sebelumnya”.
Selain dem, sebahagian kendaraan dinas beralih kepemilikan menjadi asset pribadi, dikarenakan mobil ataupun motor dinas bersangkutan diserahkan dengan sengaja oleh Pemerintah Kabupaten sebagai kenang-kenangan untuk pejabat tertentu yang dianggap banyak berperan dan berjasa dalam menyukseskan jalannya roda pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.(*)

Potret Buram Dunia Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Wajah Kabupaten Selayar Jelang Penilaian Kabupaten Sehat 2