Laman

Kamis, 19 Mei 2011

Diskopuindag Tamben Kepulauan Selayar Dapat Kehormatan Dari Kementerian Perindustrian RI


Dinas Koperasi, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan mendapat kehormatan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah sebagai salah satu kabupaten/kota yang dinilai memiliki kompetensi untuk menjadi panitia seleksi calon penerima penghargaan Upakarti 2011.
Sebagai buktinya, belum lama ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Kepulauan Selayar telah menerima paket kiriman berupa dua buah buku yang terdiri dari buku pedoman umum penyelenggaraan penghargaan dan buku pengusulan hasil seleksi serta penilaian calon penerima penghargaan Upakarti 2011.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dr. Ir. Busharmaidi, MS menandaskan, buku ini merupakan panduan dalam penyelenggaraan penganugerahan Upakarti, baik pada level panitia pusat maupun panitia daerah.
Dengan diterbitkannya kerangka acuan dimaksud, seluruh panitia diharapkan memiliki pemahaman dan pengertian yang sama tentang kategori, kriteria dan unsur-unsur penilaian calon penerima penghargaan yang akan diusulkan. Pihaknya berharap, penyelenggaraan Upakarti tahun ini akan dapat berjalan lebih lancar dan efektif dari tahun-tahun sebelumnya.
Bila perlu, calon penerima penghargaan benar-benar terseleksi dengan baik, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai, jelas, Ir. Busharmaidi, MS, melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Selayar, H. Rustam Nur, SE. (*)

Laka Lantas Kembali Telan Korban di Selayar

Laka lantas kembali menelan korban di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel. Setelah sebelumnya, sebuah sepeda motor merk Xecon warna merah DD. 3773 JC yang melintas di ruas jalan Jenderal Sudirman bertubrukan dengan sebuah sepeda. Akibat kecelakaan naas tersebut, sepeda motor merk Xecon yang dikendarai korban harus mengalami ringsek berat pada bagian depan.
Tiga personil lantas yang tiba di TKP, langsung mengevakuasi kendaraan milik korban Mako Polres Kepulauan Selayar untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, pemilik motor sendiri masih harus menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat RSUD setempat, akibat luka yang dideritanya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi yang jelas mengenai identitas pemilik motor maupun pemilik sepeda yang menjadi korban tabrakan hari Kamis, (14/5) sekira pukul 20.00 Wita itu. Jelasnya, pecahan lampu motor masih tampak berserakan di sekitar TKP.
Kendati, tidak korban jiwa dalam peristiwa yang berlangsung malam Jum’at naas ini. Akan tetapi, kerugian ditaksir mencapai ratusan ribu rupiah. (*)

Rabu, 18 Mei 2011

Terkait Penanganan Gizi Buruk Bupati Selayar Kumpulkan Kepala Desa


Bupati Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, MM merasa tertampar menyusul ditemukannya tujuh penderita gizi buruk di daerah yang dikenal kaya ikan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Selayar, Syamsuddin Sulaeman, pun jadi sasaran tembak. Dia dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus gizi buruk tadi.Syahrir bahkan langsung memanggil Syamsuddin ke ruang ke ruang kerjanya, kemarin. Informasi yang diperoleh, Syahrir sempat naik pitam dan menilai jajarannya kurang tanggap sehingga warganya menderita gizi buruk. “Ya wajarlah bupati marah-marah. Dia kan atasan saya,” kata Syamsuddin, Senin, 17 Maret.
Syamsuddin mengungkap, bupati juga menjadwalkan Senin pekan depan, akan mengumpulkan seluruh kepala desa, lurah, kepala puskesmas dan jajaran terkait lainnya untuk membicarakan penanganan dan antisipasi dini terkait gizi buruk. Syahrir menegaskan, agar dinas terkait lebih serius mengantisipasi, jangan sampai penderita bertambah atau meninggal dunia.
Dijelaskan Syamsuddin, sebenarnya tujuh penderita gizi buruk itu sudah lama dipantau oleh Dinas Kesehatan. Setiap saat, pihaknya rajin memberikan bantuan seperti susu, biskuit dan makanan tambahan lainnya. Hanya saja, dia berdalih untuk memulihkan kondisi penderita dibutuhkan waktu yang lama.
Sedangkan 35 penderita lainnya yang sudah diidentifikasi, itu belum masuk kategori gizi buruk. “Memang berat badannya berada di bawah garis merah atau tidak normal. Tetapi mereka sudah kita pantau terus dan memberikan bantuan asupan makanan sehingga kondisinya pulih,” kata dia, kemarin.
Sebelumnya dilaporkan, Komisi B DPRD Selayar menemukan tujuh penderita gizi buruk kronis di dua kecamatan; Bonto Manai dan Bontomatene. Ketujuh penderita itu punya ciri-ciri yang sama, perut buncit dan mata melotot. Berat badannya dibawah batas normal. (sumber : fajar online)

Minggu, 15 Mei 2011

Selayar Layak Jadi Bandar Niaga


MAKASSAR -- Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih sebagai daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia (KTI) yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu disampaikan dalam sosialisasi Pengembangan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur di Kantor Gubernur, Senin, 17 Januari.

Sosialiasi disampaikan Asisten Menteri Perekonomian, Arif Habibie dan staf ahli dari BPPT di depan Gubenur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.

Ikut dalam acara tersebut, mantan Menteri BUMN yang saat ini menjabat Komisaris PT Telkom, Tanri Abeng dan Wakil Bupati Selayar, Syaiful Arief.

Awal Subandi dari BPPT menyebutkan, setelah melakukan penelitian, Selayar ternyata memiliki banyak keunggulan. Keunggulan itu antaranya, sangat strategis disinggahi pelayaran, pulau ini memiliki sumber daya minyak, sumber daya ikan, dan potensi ekonomi lainnya.

"Kapet sudah tidak berkembang. Makanya saat ini pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selayar yang berada di selatan Pulau Sulawesi paling stratgeis dengan 12 provinsi lain di KTI. Makanya, Selayar paling potensial sebagai bandar niaga timur," kata Alwi.

Sesuai rencana, melalui Menteri Perekonomian, Selayar akan didorong menjadi pusat inti dari distribusi logistik, minyak, dan lainnya. Sesuai data distribusi arus barang dari Surabaya mengalir ke KTI cukup besar, misalnya Papua 27.093 ton, Sulawesi 4.258 ton. Potensi inilah yang mesti ditangkap pemerintah daerah agar bisa memajukan Selayar.

Alwi menambahkan, dari faktor oseanografi, Selayar sangat mendukung. Itu karena Selayar diapit dua atol dan laut dalam. Semua kapal besar bisa sandar. Sekarang yang diperlukan bagaimana meyakinkan pedagang besar di Surabaya agar bersedia menempatkan sebagian barang di Selayar.

Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng yang menjadi panelis mengungkapkan, sangat berterima kasih karena daerah kelahirannya menjadi salah satu pemenang daerah tertinggal untuk dikembangkan.

"Tidak ada kesinambungan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Kalau sudah ada keputusan politik," kata Tanri.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyambut baik hasil penelitian BPPT itu. Syahrul mengatakan, Selayar sebagai daerah pengembangan ekonomi, memang patut didorong. (aci)

Kuota BBM Selayar Bertambah 75 Ton


MAKASSAR -- Kabupaten Kepulauan Selayar, baru-baru ini mendapat tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) sekitar 75 ton yang terbagi ke tiga agen. Setiap agen mendapat jatah 25 ton. Demikian diungkapkan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Syaiful Arif baru-baru ini.

Namun, Syaiful tidak merinci besaran premium dan solar. Dengan tambahan jatah tersebut, total kuota BBM kepulauan berjuluk Tana Doang tersebut, sekitar 500 ton. Tapi kuota tersebut lanjut Syaiful, belum cukup untuk menunjang aktivitas masyarakat Selayar yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.

"Kebutuhan kita sekitar 600-700 ton. Jadi kita masih butuh sekitar 100-200 ton. Tapi tambahan kuota itu sedikit membantu mobilitas di Selayar, termasuk mobilitas ekonomi," sebutnya.

Rendahnya pasokan BBM tersebut kata Syaiful, menjadi pertimbangan para investor untuk masuk. Menurutnya, banyak investor luar yang masuk ke Selayar dan melihat potensi perikanan di daerah ini bagus. Namun, saat mengetahui kurangnya pasokan BBM, banyak yang kemudian memilih mundur.

Produksi ikan di Selayar sebut Syaiful sekitar 12 ribu ton per tahun. Itu kata dia, di luar yang didistribusikan ke Sinjai dan Bali. "Kita harapkan distribusi BBM bisa lancar sehingga kita bisa menarik investor. Ikan selayar banyak ke Sinjai dan Bali. Rata-rata jenis ikan karang," sebutnya.

Apalagi dengan beroperasinya penerbangan Wings Air yang merupakan kelompok Lion Air dari Makassar ke daerah tersebut, akan turut menggenjot ekonomi daerah yang selama ini hanya diakses melalui fery itu. Wings sudah melakukan ujicoba terbang Makassar-Selayar beberapa waktu lalu. "Sekarang kendalanya tinggal kabel yang melintang di sekitar landasan, tapi saya sudah bicarakan dengan pihak PLN, dan mereka merespons positif," jelasnya.

Saat ini, Selayar diterbangi pesawat jenis SMEC atau DAS. Saat ini, SMEC juga menjajaki rute Makassar-Selayar-Bali, serta Makassar-Selayar-Lombok. "Kalau ini jadi, saya kira Kepulauan Selayar akan semakin terbuka dengan dunia luar, sehingga akses ekonomi juga akan lebih terbentang," sebutnya. (Sumber : http://www.fajar.co.id)

Sabtu, 07 Mei 2011

Lion Air Uji Terbang di Rute Makassar-Selayar



MAKASSAR -- Maskapai nasional Lion Air melalui anak usahanya, Wings Air, kemarin, melakukan uji coba penerbangan dari Makassar ke Selayar. Pesawat berlabel Wings Air jenis ATR 72-500 PK-WFF mendarat dengan sempurna di bandar urada Aroeppala. Pesawat buatan tahun 2010 ini hanya butuh 30 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin.
Penerbangan uji coba pada rute Makassar-Selayar pesawat yang dipiloti Capt Penerbang Fiet Gerald dan Co Pilot Agus Ma'ruf ini mengangkut Bupati Selayar, H Syahrir Wahab, Operation Director Lion Wings Air, Capten Penerbang Redi Irawan, serta Wakil Bupati Selayar (2005-2010) Hj. Nur Syamsina Aroeppala dan masyarakat Selayar.
Setibanya di Bandara Aroeppala, Syahrir, mengatakan, setelah rute Makassar-Selayar, dia akan berupaya memperjuangkan pembukaan rute ke Nusa Tenggara timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tenggara.
Syahrir berharap masuknya Lion Air bisa menggairahkan kunjungan wisatawan lokal, maupun mancanegara ke Selayar. "Ke depan kita harapkan ada penerbangan reguler setiap hari sehingga akses wisatawan ke Selayar semakin mudah, cepat, dan nyaman," urainya.
Sementara itu, Operation Director Lion Wings Air, Capten Penerbang, Redi Irawan, mengakui sarana dan prasarana bandar udara Aroeppala sudah layak untuk didarati pesawat Wings Air. Namun fasilitas yang tersedia kata dia, masih harus dibenahi seperti kabel listrik dan lain-lain.
"Paling mendesak yang harus dibenahi adalah penambahan lebar lintasan dari 23 meter menjadi 30 meter agar pesawat Wings Air ATR 72-500 bisa mendarat dengan baik demi keselamatan bersama," jelasnya.
Kepala Bandara Aroeppala, Jabis, menambahkan, saat ini, bandar udara Selayar ini masih tergolong kelas 4B yang hanya bisa disinggahi pesawat maksimal jenis ATR 72-500 PK-WFF berkapasitas 75 orang. (id)

Selayar Segera Bebas Isolasi



MAKASSAR -- Bupati Kabupaten Selayar Kepulauan HM Syahrir Wahab menegaskan, kelangkaan stok bahan pokok di wilayahnya segera teratasi. Paling tidak, sebutnya, dalam dua hari ke depan pasca dibukanya kembali pelayaran dari pelabuhan Bira, Bulukumba, Rabu besok, 19 Januari.
Warga Selayar memang sempat kesulitan bahan pokok akibat pasokan yang terganggu cuaca buruk. Ombak besar yang mengadang pelayaran dari Bulukumba ke Selayar, sempat mengisolasi Tanadoang itu sehingga stok bahan pokok mengalami kelangkaan.
Syahrir Wahab mengungkapkan, kapal feri yang sejak beberapa hari terkahir tidak melakukan aktivitas pelayaran, dijamin besok sudah bisa berlayar kembali. “Insya Allah Rabu nanti (besok, red) penyeberangan sudah dibuka sehingga pasokan bahan pokok sudah jalan lagi. Mungkin kapal-kapal kayu belum, tapi feri sudah bisa,” jelasnya.
Bupati dua periode itu mengakui, dirinya sendiri tidak bisa tembus ke Selayar akibat cuaca buruk. Makanya, kata dia, sambil menunggu cuaca bagus, pihaknya mengikuti salah satu acara kedinasan di Jakarta. “Kebetulan ada acara di Jakarta, jadi saya ikuti dulu acara tersebut,” ujarnya via telepon malam tadi.
Meski berada di Jakarta, Syahrir mengakui terus memantau perkembangan daerahnya. Dari sejumlah bahan pokok, lanjut dia, stok telur memang sempat langka. Sementara beras, katanya, persediaan masih relatif terpenuhi.
Bukan hanya bahan pokok, stok bahan bakar minyak (BBM), khususnya premium, juga terasa sangat kurang. Pasokan pertamina dan kebutuhan masyarakat Selayar selama ini, lanjut Syahrir tidak berimbang. Pasokan pertamina, sebut dia hanya 325 ton, sementara kebutuhan premium sekitar 700 ton.
"Jadi kami butuh dua kali lipat, karena pertumbuhan kendaraan sangat tinggi. Apalagi, saat ini pasokan kurang karena cuaca jadi sangat mengganggu mobilitas,” ungkapnya.
Syahrir sendiri sudah pernah menyurat ke Pertamina untuk meminta tambahan jatah BBM, khususnya premium. Namun menurut dia, permintaannya itu belum direspons.
GM Pertamina Wilayah Makassar, Ferdy Novianto yang dihubungi beberapa waktu lalu mengungkapkan, surat tersebut salah alamat. Seharusnya, sebut Ferdy, permintaan Pemkab Selayar itu dialamatkan ke BPH Migas, bukan ke Pertamina.
Pertamina, lanjut Ferdy, hanya operator. Memang, kata dia, Pertamina juga sementara mengkaji untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), karena distribusi BBM di Selayar hanya sistem pengecer.
Dinsos Provinsi Siapkan Sembako
Kadis Sosial Pemprov Sulsel Suwandi Mahendra mengatakan pihaknya telah melakukan upaya antisipasi terhadap terhentinya pasokan bahan pokok di Selayar. Pihaknya, ungkap Suwandi malam tadi, telah mengisi gudang-gudang kosong dengan bahan pokok yang ada di daerah kepulauan tersebut.
“Sebelum cuaca seperti ini, dengan berkoordinasi pemerintah setempat, kami sudah mengisi gudang-gudang kosong yang ada di Selayar dengan bahan makanan. Jadi jika ada masalah, bahan makanan ini bisa dilepas ke masyarakat,” kata Suwandi malam tadi.
Dia menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari Selayar mengenai masalah kekurangan pasokan bahan pokok. Makanya, instansi yang dia bawahi menganggap kondisi di Selayar masih kondusif. “Tapi jika memang kondisinya sudah darurat, kita siap melakukan penanganan khusus,” ucapnya. (asw-die)

PLN Janji Bangun PLTS di Selayar



JAKARTA -- Direktur Operasional Indonesia Timur PT PLN (Persero) Vickner Sinaga memberikan perhatian serius untuk penigkatan daya dan ketersediaan listrik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mulai tahun ini, Selayar mendapatkan bantuan dari PLN mulai dari fasilitas jaringan listrik hingga ke pembangkit listrik secara bertahap.
Dalam pertemuan Vickner dengan perwakilan DPRD Selayar yang dipimpin Ketua DPRD Selayar, Hasanuddin Haer bersama Sekretaris Komisi C Andi Idris M, serta anggota komisi Adi Ansar dan Mappatunru, disampaikan bahwa kabupaten ini akan mendapatkan pembangkit listrik.
"Setelah program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahap pertama di enam pulau di KTI, kami akan memasukkan Selayar untuk program PLTS tahap kedua. Ini saya janjikan, sehingga meski pun mahal, kami akan tetap menjalankan program ini di Selayar," jelas Vickner di ruang kerjanya, Kamis 5 Agustus.
Menurutnya, PLN saat ini masih melakukan upaya untuk mencari sumber energi apa yang bisa dikembangkan di Selayar. PLTS yang akan direncanakan memang cukup baik, hanya saja, karena biaya yang cukup besar untuk membangun PLTS ini, maka kemungkinan daya yang disiapkan tidak bisa terlalu besar.
Oleh karena itu, PLN akan mencoba mencari apakah di sana ada bendungan atau sumber energi lain seperti tenaga angin yang bisa dikembangkan untuk menjadi energi.
Ketua DPRD Selayar Hasanuddin Chaer mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi PLN untuk melakukan penelitian di Selayar untuk membuat pembangkit listrik. Malah, DPRD bersama pemerintah akan berinvestasi untuk membangun fasilitas dan jaringan kelistrikan asalkan PLN bisa menyiapkan energi di sana.
"Contohnya, kami sudah memasang 1.800-an tiang listrik dari Kota Bentaeng ke arah timur meski pun dayanya belum tersedia. Namun kami siap berinvestasi lebih besar asalkan daya listrik di Selayar bisa terjamin ketersediaannya," kata Hasanuddin.
Anggota Komisi C DPRD Selayar Adi Ansar mengatakan di Selayar terdapat sumber air yang cukup banyak sehingga mampu dibuat dua buah bendungan seperti di Pulau Tanajampea. Kedua bendungan ini bisa diteliti untuk diketahui kemampuan airnya. Sebab beberapa bendungan kecil yang ada di Sulsel, mampu menghasilkan daya listrik yang cukup besar. (sumber :http://www.batukar.info/news/pln-janji-bangun-plts-di-selayar)

BPKP Temukan Mark Up di Proyek Tiang Listrik Selayar Jpn, Berita Kota Makasar Matrass Minta Sebut Tersangka dan Tahan



MAKASSAR, BKM--Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan menemukan kuatnya indikasi mark up dalam proyek pengadaan tiang listrik di Kabupaten Selayar tahun 2009.
Koordiantor Investigasi BPKP Sulsel Imam Achmad Nugraha kepada BKM, Rabu (20/4) siang menyatakan, pihaknya telah menemukan dan mematok kerugian negara dalam kasus itu. ''Jumlahnya saya belum bisa sebutkan. Kami masih akan ekspose internal dengan penyidik Kejaksaan.
Yang jelas ada kerugian negara,'' tegas Imam dari balik telepon seluler.
Lebih jauh Imam menyatakan, setelah melakukan audit investigasi diketahui pula kalau proses lelang proyek tersebut terkesan direkayasa. ''Soal unsur melawan hukumnya, konfirmasi ke penyidik Kejaksaan,'' tukas Imam. Sementara itu, Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar, Amirullah belum bersedia membeberkan nama-nama tersangka dalam kasus itu.
Menurut Amirullah, pihaknya akan melansir nama tersangka setelah hasil audit telah diserahkan secara resmi. Saat dicecar pertanyaan, Amirullah akhirnya memberi bocoran kalau ada dua orang yang jadi tersangka, namun tak menutup kemungkinan masih akan bertambah.
Secara terpisah, Direktur Masyarakat Transparansi (Matrass) Sulsel, Firdaus Paressa mendesak Kejati Sulselbar segera mengumumkan nama tersangka dalam kasus itu.
''Tidak ada alasan bagi jaksa untuk tidak mengumumkan nama tersangka. Apalagi, BPKP telah merampungkan hasil auditnya. Kasus ini wajib tuntas dan kami minta jaksa menahan semua pihak yang terlibat,'' tegas Firdaus.
Lebih jauh, Firdaus menyatakan, penyidik harus menahan tersangka kasus tiang listrik. Alasannya, unsur objektif serta subjektif untuk melakukan penahanan sudah sangat kuat. Sejatinya, kata dia, penegakan supremasi hukum dalam kasus korupsi tak hanya berfokus pada pengembalian keuangan negara. Namun yang jauh lebih penting adalah memberikan efek jera bagi pelaku.
''Kasus ini sudah bergulir cukup lama di Kejaksaan. Dan sudah saatnya dituntaskan. Dugaan mark-up anggaran dalam proyek ini sudah sangat kuat,'' tegas Firdaus.
Sekadar diketahui, proyek pengadaan tiang Listrik di Kabupaten Selayar menggunakan dana APBD Tahun 2009 senilai Rp 6,2 miliar.
Kasus ini diendus lantara ada dugaan mark-up anggaran dalam pengadaan barang. Bukan hanya itu, dugaan unsur rekayasa dalam lelang proyek itu dinilai sangat kental. (sumber : http://sahabatsejati-sbd.blogspot.com/2011/04/bpkp-temukan-mark-up-di-proyek-tiang.html)

Kejati Sulsel Ditantang Tuntaskan Korupsi Tiang Listrik Selayar


Laporan: Rudy
Kamis, 3 Februari 2011 | 18:15 WITA


MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan ditantang Lembaga Swadaya Masyrakat untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi senilai Rp 2 miliar lebih untuk pengadaan ratusan tiang listrik di Kabupaten Selayar yang diduga melibatkan salah seorang pejabat tinggi di Kabupaten Selayar.
Pasalnya kasus yang sudah diselidiki pihak penyidik Kejati Sulsel sejak satu 2010 lalu itu hingga sekarang belum juga mendapatkan titik terang. Belum ada yang dijadikan tersangka meski dia adalah pihak yang paling bertanggungjawab.
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Masyrakat Transparansi Sulawesi Selatan (Matrass) Sulsel menantang kejaksaan segera menuntaskan kasus yang diduga merugiakan negara senilai 2 miliar lebih karena diduga proyek tersebut fiktif.
Direktur Matrasss, Firdaus Faressa, yang dikonfirmasi, Kamis (3/2/2011) mengaku kecewa dengan kinerja kejaksaan yang sangat lamban dalam mengusut kasus tersebut.
Padahal kata Firdaus sejumlah bukti, baik dugaan awal adanya unsur melawan hukum serta indikasi korupsinya sudah terang sekali.
"Tidak ada alasan kejaksaan tidak menuntaskan kasus ini, karena bukti awal sudah sangat terang,seharusnya kejaksaan sudah meningkatkan kasus tersebut ke penyidikan serta menetapkan siapa tersangkanya," terang Firdaus kepada Tribun.
Firdaus meminta pihak kejaksaan agar terbuka dalam penanganan kasus korupsi yang sedang diselidiki serta meminta agar kejaksaan tidak tebang pilih, termasuk penanganan kasus pengadaan tiang listrik yang diduga fiktif di Kabupaten Selayar yang anggarannya bersumber dari APBD 2009 dengan total anggaran senilai Rp 6, 2 miliar.
"Kita berharap kejaksaan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum termasuk dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan hilangka uang negara," paparnya.

Selain mendesak pihak kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus tersebut, Firdaus juga mendesak pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel untuk segera menerbitkan hasil perhitungan kerugian negaranya yang diduga timbul dalam proyek tersebut.

Juru Bicar Kejati Sulsel, Irsan Zulfikar Djafar yang dikonfirmasi sebelumnya mengaku pihaknya belum bisa menetapkan siapa oknum yang akan diseret untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau menjadi tersangka dalam kasus itu sebelum kejaksaan menerima hasil audit perhitungan kerugian negara secara ril dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel.
"Kita tunggu dulu hasil uadit kerugian negaranya dari BPKP, setelah itu kejaksaan baru bisa meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan siapa tersangkanya," terang Irsan kepada Tribun.
Kepala Bidang Investigasi BPKP, Iman Achmad Nugraha, mengaku dalam waktu dekat pihaknya akan segera merampungkan hasil audit kerguian negara dalam kasus pengadaan tiang listrik di Kabaupaten Selayar yang diduga fiktif tersebut.
"Insya Allah pekan depan hasilnya sudah ada dan kami siap mengekspos hasil keguaiannya tersebut di kejaksaan nanti," ujar Iman.(sumber :http://202.146.4.121/read/artikel/148769/sitemap.html)

Kasus Tiang Listrik Selayar Sangat Kental Politisasi

















Korban Tiang Listrik Mengadu ke LIMIT
Kejati Harus Lebih Pro Aktif
MAKASSAR,UPEKS–Gencarnya Kejati Sulselbar mengusut kasus tiang listrik beton di Selayar mendapat respon dari berbagai kalangan.
Respon bukan hanya dari kalangan aktifis, namun juga dari rekanan yang dirugikan terkait pengadaan tiang listrik itu.
Berharap pengusutan Kejati lebih maksimal, apalagi diduga terjadi kerugian negara, baru-baru ini Faizal Sitaba mengadu ke Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT).
Saat melapor, Faizal mengemukakan, pengumuman lelang yang ketiga kalinya bernomor: 28/PPBJ/VI/2009 PU tgl 1 Juni 2009. Sebelumnya pelelangan telahberlangsung dua kali. Hanya saja batal pada Dinas PU Selayar.
Pekerjaan pengadaan dan pemasangan tiang listrik beton bidang sipil berkode sub bidang:22205 (pekerjaan pembetonan) nilai pekerjaan Rp6.300.000.000.
Selanjutnya pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, Rabu 3 Juni hingga Selasa 9 Juni 2009.
Perusahaan yang mendaftar saat itu ada 6. Diantaranya, PT MW, PT MJ, PT TA, PT BMPS, PT PB dan PT PIM.
Dari enam perusahaan, perusahaan PT PIM satu-satunya yang memiliki kode sub bidang : 22205.
Selanjutnya aroma tender tak sesuai ketentuan mulai terlihat 9 Juni 2009, terutama mengenai batas akhir pendaftaran lelang.
Saat itu panitia lelang selalu menghindari pelapor (Faizal Sitaba: red),” ujar Faizal.
Selanjutnya, kata Faizal, 11 Juni 2009 dokumen penawaran dan kualifikasi disetor. Anehnya, dokumen ditolak panitia tanpa alasan jelas.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Panitia Lelang, Ir Bachtiar saat dikonfirmasi mengatakan, itu dilakukan atas kebijakan petinggi Selayar.
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPP LIMIT, Mamat Sanrego menjelaskan, tim hukum LIMIT segera mendalami materi kasus yang dilaporkan.
”Kami belum dapat berbuat banyak sebelum mendiskusikannya dengan tim hukum LIMIT,” tegas Mamat.
Meski demikian, berdasarkan bukti-bukti tertulis sementara, terdapat indikasi kuat adanya mark up anggaran.
”Sesuai Pagu anggaran yang diumumkan 9 Juni 2009, sebesar Rp6,3 M. Selanjutnya, sesuai surat kontrak pembelian dari PT TM 10 Agustus 2009 tercantum nilai kontrak Rp2,4 M, ujarnya.
Jumlah tersebut, termasuk Ppn pengadaan tiang beton kurang lebih 1800 batang. Artinya, terjadi selisih hampir 100 persen.
”LIMIT berharap Kejaksaan mengusut tuntas kasus tiang listrik tanpa tebang pilih. Selain itu, Kejaksaan harus lebih pro aktif, jangan menunggu hingga tersangka kabur,” harap Mamat. (Sumber : http://porosnusantara.wordpress.com/2011/03/24/kasus-tiang-listrik-selayar-sangat-kental-politisasi/)

Kejaksaan Tetapkan Satu Tersangka Korupsi di Selayar













Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Barat telah menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiang listrik di Kepulauan Selayar. Namun penyidik tidak bersedia menyebutkan identitas orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu.”Yang jelas satu orang sudah pasti tersangka. Resminya diumumkan jika nilai kerugian telah kami dapatkan,” ujar Asisten Pidana Khusus Amirullah kemarin.
Proyek pengadaan tiang listrik ini berada di ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Selayar.
Proyek yang dikerjakan pada 2009 itu menghabiskan anggaran Rp 6,2 miliar, yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Kejaksaan menduga ada penggelembungan harga dalam proyek pengadaan 1.789 tiang listrik itu. Indikasinya terlihat dari kualitas beton tiang listrik yang rendah dan tidak sesuai dengan perencanaan awal. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 1 miliar.
Sejak awal penyidikan, Kejaksaan sudah membidik putra Bupati Selayar Syahrir Wahab bernama Khadafi, yang berperan sebagai ketua panitia lelang dalam proyek itu. Amirullah tidak membantah dan tidak membenarkan ketika wartawan menyebutkan nama Khadafi sebagai tersangka.”Ada deh. Tunggu saja,”kata dia.
Amirullah mengatakan penyidik belum merampungkan laporan hasil pemeriksaan karena audit kerugian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan belum diterima.
Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulawesi Selatan Iman Achmad Nugraha mengatakan tim auditor telah selesai menghitung nilai kerugian proyek tersebut. Saat ini tim sedang menyusun laporan yang akan diserahkan kepada Kejaksaan. “Sekarang dalam tahap pembuatan laporan untuk persiapan ekspose ke penyidik,” kata Iman.
Iman tidak bersedia menyebutkan nilai kerugian yang ditemukan tim auditor. Menurut dia, hasil penghitungan itu hanya akan diserahkan langsung kepada Kejaksaan.”Pekan ini hasilnya sudah ada di tangan penyidik,”ujar Iman. ABDUL RAHMAN (Sumber : http://www.lbh-makassar.org/?p=2313)

Selayar Layak Jadi Bandar Niaga


MAKASSAR -- Kabupaten Kepulauan Selayar terpilih sebagai daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia (KTI) yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Hasil kajian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu disampaikan dalam sosialisasi Pengembangan Pulau Selayar sebagai Bandar Niaga Timur di Kantor Gubernur, Senin, 17 Januari.
Sosialiasi disampaikan Asisten Menteri Perekonomian, Arif Habibie dan staf ahli dari BPPT di depan Gubenur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo.
Ikut dalam acara tersebut, mantan Menteri BUMN yang saat ini menjabat Komisaris PT Telkom, Tanri Abeng dan Wakil Bupati Selayar, Syaiful Arief.
Awal Subandi dari BPPT menyebutkan, setelah melakukan penelitian, Selayar ternyata memiliki banyak keunggulan. Keunggulan itu antaranya, sangat strategis disinggahi pelayaran, pulau ini memiliki sumber daya minyak, sumber daya ikan, dan potensi ekonomi lainnya.
"Kapet sudah tidak berkembang. Makanya saat ini pemerintah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selayar yang berada di selatan Pulau Sulawesi paling stratgeis dengan 12 provinsi lain di KTI. Makanya, Selayar paling potensial sebagai bandar niaga timur," kata Alwi.

Sesuai rencana, melalui Menteri Perekonomian, Selayar akan didorong menjadi pusat inti dari distribusi logistik, minyak, dan lainnya. Sesuai data distribusi arus barang dari Surabaya mengalir ke KTI cukup besar, misalnya Papua 27.093 ton, Sulawesi 4.258 ton. Potensi inilah yang mesti ditangkap pemerintah daerah agar bisa memajukan Selayar.
Alwi menambahkan, dari faktor oseanografi, Selayar sangat mendukung. Itu karena Selayar diapit dua atol dan laut dalam. Semua kapal besar bisa sandar. Sekarang yang diperlukan bagaimana meyakinkan pedagang besar di Surabaya agar bersedia menempatkan sebagian barang di Selayar.
Mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng yang menjadi panelis mengungkapkan, sangat berterima kasih karena daerah kelahirannya menjadi salah satu pemenang daerah tertinggal untuk dikembangkan.
"Tidak ada kesinambungan kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Kalau sudah ada keputusan politik," kata Tanri.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyambut baik hasil penelitian BPPT itu. Syahrul mengatakan, Selayar sebagai daerah pengembangan ekonomi, memang patut didorong. (sumber :http://www.fajar.co.id/read-20110118013247-selayar-layak-jadi-bandar-niaga-)

Pasca Muscab Ke V Mahasiswa Muhammadiyah

Suasana Baitul Arqam Fakultas Pertanian



Perkuliahan Universitas Muhammadiyah Selayar



Perguruan Muhammadiyah Selayar



Lensa SMP Muhammadiyah Selayar



Perairan Kepulauan Selayar Sasaran Empuk Para Pedagang Ikan Illegal



















Hasil Kajian pemberitan media tentang kegiatan illegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa angka tertinggi pelaku illegal fishing di daerah ini rata-rata berasal dari luar wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sebut saja diantaranya, nelayan dari luar seperti Kabupaten Sinjai dan Bulukumba yang kemudian melakukan perkawinan silang dengan warga lokal setempat.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian bahwa perkawinan silang yang dilakukan pria dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar, jauh lebih tinggi angkanya ketika dibandingkan dengan angka perkawinan silang yang dilakukan wanita dari luar.
Informasi terakhir yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, “pelemparan hasil kegiatan illegal fishing dari Kawasan Taman Laut Nasional Takabonerate yang rata-rata di dapatkan dari wilayah Desa Jinato, Pasitallu, Tarupa, dan Rajuni, kemudian dibongkar di areal Pelabuhan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
Lain lagi halnya dengan perdagangan ikan hidup dan hasil bius. Sebab, ikan-ikan tersebut kebanyakan masih harus melalui paket pengiriman darat, via Pelabuhan Pamatata-Bira, Kabupaten Bulukumba.
Dari Pelabuhan Bira Bulukumba, ikan-ikan ini selanjutnya ditampung oleh perusahaan perikanan berinisial FT.
Selain penampung asal Kabupaten Bulukumba dan Sinjai, transaksi perdagangan hasil kegiatan illegal fishing dari Kabupaten Kepulauan Selayar juga diduga turut melibatkan sejumlah perusahaan perikanan dari Bali.
Pengusaha pengekspor ikan asal Bali ini kerap dijumpai nelayan pesisir Kabupaten Kepulauan Selayar, beroperasi di perairan Pulau Jampea, terutama di kawasan Jailamu dan Pulau Sani-Sani, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu.
Meski kenyataan menunjukkan, bahwa tidak sedikit pula warga asli Kabupaten Kepulauan Selayar yang kemudian harus berurusan dengan aparat kepolisian kabupaten tetangga, setelah tertangkap tangan mendalangi tindak kejahatan illegal fishing.
Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peristiwa penangkapan terhadap dua orang warga Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpaksa diciduk aparat Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai.
Keduanya, ditangkap aparat berwajib saat akan berusaha memasarkan barang bukti 13 karung pupuk amonium nitrat buatan Perancis. Dihadapan penyidik, para tersangka mengaku akan menjual pupuk tersebut kepada nelayan asal Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai untuk diracik sebagai bahan baku bom ikan.
Dari pengembangan penyidikan, petugas ikut mengamankan barang bukti bahan peledak, berupa enam detenator dari salah seorang nelayan asal Pulau Sembilan.
Kapolres Kabupaten Sinjai, AKBP. Toto Triwibowo melalui Kasat Reskrim, AKP. Sutomo, menjelaskan, tersangka, penyuplai bahan baku bom ikan asal Kabupaten Kepulauan Selayar telah membuat perjanjian dengan pembeli dari Pulau Sembilan
Kedua belah pihak, telah sepakat untuk melakukan pertemuan dan transaksi jual beli pupuk. Hanya saja, rasa khawatir, takut, dan cemas tiba-tiba meliputi perasaan nelayan asal Pulau Sembilan.
Terlebih lagi, pemilik bahan baku tidak menepati janjinya untuk datang sesuai waktu yang telah ditentukan. Akhirnya, transaksi tidak terjadi, tandas Sutomo. Karena barangnya tidak jadi dibeli, kedua nelayan asal Kabupaten Kepulauan Selayar ini memutuskan berangkat menuju Ibukota Kabupaten Sinjai dengan tujuan untuk mencari pembeli.
Namun sial bagi mereka, karena setibanya di pelabuhan Sinjai, kedua pelaku langsung diciduk petugas Polres Sinjai. "Kalau 13 karung amonium nitrat ini berhasil dijual ke nelayan, bisa dibayangkan berapa banyak biota laut yang yang akan rusak, ujarnya menambahkan''
Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat UU nomor 12/1992 tentang peredaran pupuk yang tidak sesuai standar dengan mendasari ketentuan Pasal 60 ayat satu (1) huruf f. Keduanya diancam hukuman 5 tahun pidana penjara.
Guna pengusutan lebih lanjut, polisi akan meminta keterangan saksi ahli dari Balai Besar Penelitian Pertanian Kabupaten Maros dengan maksud untuk mengetahui apakah pupuk ammonium nitrat ini merupakan pupuk murni untuk tanaman dan diedarkan sesuai standar.
Kejari Makassar Tahan Dua Nelayan Selayar
Pada medio bulan November 2010, Kejaksaan Negeri Makassar resmi menetapkan status tersangka terhadap dua orang warga nelayan asal Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing atas nama Hasanuddin Bin Palimba, (37) tahun, dan Syukri (49) tahun.
Keduanya, ditetapkan sebagai tersangka penyelundupan pupuk illegal yang mengandung potasium zianida. Karena selain untuk kebutuhan pertanian, pupuk ini juga dapat digunakan untuk meracik bom ikan.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan, Andi Muldani Fajrin mengungkapkan, “kedua tersangka, dikenakan penahanan karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Sekaligus untuk memperlancar perisdangan nantinya," katanya.
Tersangka Hasanuddin dan Syukri, ditangkap aparat kepolisian setelah membeli 489 karung pupuk di perairan Kabupaten Selayar awal September lalu.
Hasanuddin membeli 232 karung dan Syukri membeli 257 karung. Mereka membeli pupuk tersebut dari sebuah kapal yang diduga berasal dari Malaysia. Pupuk itu mengandung bahan peledak yaitu potasium sianida.
Irma, jaksa pidana umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mengatakan tersangka akan menjual pupuk itu kepada Nelayan Selayar. Gunanya untuk meracik bom ikan.
Dia mengatakan kedua tersangka diganjar Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budi daya tanaman. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Adapun Syukri mengaku pasrah. "Terserah jaksa. Saya tidak tahu apa-apa," kata dia seusai menjalani pemeriksaan.
Ia membantah akan menjual pupuk tersebut untuk keperluan bahan peledak. Ia mengaku membeli pupuk itu untuk keperluan tanaman petani Selayar. "Pupuk itu baik untuk kelapa dan jagung," katanya.
Syukri mengaku baru kali ini berdagang pupuk tersebut. Olehnya itu ia tak kenal dengan pemilik kapal. "Saya beli Rp 40 juta pupuk itu," terangnya.

Jumat, 06 Mei 2011

Pemdes Kayu Bau Rencanakan Pembangunan Gedung Kantor PKK Desa

Kegiatan pembangunan fisik terus digencarkan Pemerintah Desa Kayu Bau dalam era kepemimpinan, Drs. Dg. Manguru dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala desa. Khusus untuk tahun anggaran 2011, Pemerintah Desa Kayu Bau akan mengfokuskan perhatian seriusnya pada rencana pembebasan lahan pembangunan Gedung Kantor PKK desa yang diperkirakan akan menelan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,-.
Anggaran ini rencananya akan ditarik dari dana alokasi umum desa sebagaimana yang tercantum pada penyusunan platfon anggaran. Tahap pertama pembangunan gedung kantor PKK ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun anggaran 2011 setelah selesainya pembebasan lahan tanah seluas 10 X 20 meter.
Menurut Dg. Mangaru, kegiatan pembangunan kantor PKK desa ini akan dikerjakan dalam tiga tahapan, dimulai dari tahun anggaran 2011 sampai tahun anggaran 2013 mendatang dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan anggaran.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan berupaya maksimal untuk dapat merampungkan rencana pembangunan kantor PKK Desa Kayu Bau sampai pada tahapan kedua, tanpa harus menyeberang ke tahun anggaran 2013 yang rentang waktunya masih dua tahun lagi.
Hal tersebut dilontarkannya dalam kesempatan menerima kunjungan silaturahmi Crew Bidik Lensa, bertempat di rumah kediaman pribadinya pekan lalu. (*)

PT. Radio Remaja Mandiri Tuan Rumah Penyelenggaran EDP

PT. Radio Remaja Mandiri Kabupaten Kepulauan Selayar kembali mendapat kehormatan dari KPID Sulsel sebagai lembaga penyiaran independen di wilayah regional Provinsi Sulawesi-Selatan.
Kali ini, PT. Radio Remaja Mandiri ditunjuk langsung menjadi penyelenggara evaluasi dan dengar pendapat (EDP) antara lembaga penyiaran lokal, media cetak dan KPID Sulsel.
Direktur Utama PT. Radio Remaja Mandiri Kabupaten Kepulauan Selayar, Frengky Wirjayanto mengungkapkan, “penyelenggaraan kegiatan EDP ini didasarkan pada surat nomor : 152/KPID/IV/2011, tertanggal, (29/4) yang dilayangkan KPID Provinsi Sulawesi-Selatan kepada perusahaan radio Rema 104, 5 FM”.
Dikatakannya, selain menghadirkan pemateri dari lembaga KPID Sulsel, kegiatan yang dipusatkan di Baloiya Island Resort tersebut turut melibatkan dua orang peserta dari unsur perwakilan media cetak regional Sulsel, yakni : perwakilan Harian Berita Kota Makassar, Ucok Khaidir, dan Perwakilan Surat Kabar Mingguan Inti Berita, Nur Alim.
Bahkan, penyelenggaraan Sosialisasi ini juga tak luput menghadirkan dua orang pengelolah media lokal Kabupaten Kepulauan Selayar, masing-masing : Pimpinan Redaksi Tabloid Varia Selayar, Ir. Supardi Idris, dan Imran Hasan, dalam kapasitasnya selaku pengelolah Tabloid Swara Perubahan. (*)

Pemkab Kepulauan Selayar Bahas Harga Eceran Tertinggi Tabung Gas Elpiji 3 Kg


Setelah diberlakukan efektifnya harga eceran tertinggi (HET) untuk semua jenis BBM yang beredar di lokalan Kabupaten Kepulauan Selayar. Memasuki medio bulan Mei 2011, aparat pemerintah kabupaten mencoba mengalihkan perhatiannya pada upaya pembahasan dan penetapan harga eceran tertinggi tabung gas elpiji 3 kg.
Hal ini terungkap melalui pertemuan internal di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan di ruang rapat Asisten Ekbang & Kesejahteraan Setda, pada hari : Selasa, (3/5) sekira pukul : 09.00 WITA.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopuindag Tamben Kabupaten Kepulauan Selayar Drs. Safiuddin menjelaskan, Pertemuan yang dimotori Asisten Ekbang & Kesejahteraan Setda, H. Baharuddin AR, SE ini mengagendakan beberapa issu strategis salah satu diantaranya, terkait dengan penetapan harga tertinggi (HET) tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
Dalam kesempatan yang sama, peserta rapat juga sempat menyinggung persoalan pengendalian, pemantauan, atas penetapan harga eceran tertinggi (HET) BBM yang sampai saat ini dinilai belum mengalami perubahan harga di tingkat pengecer.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar langsung memutuskan untuk membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari unsur Kepala Dinas Kopuindag Tamben, Kasat Intel Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Kasat Samapta Polres Kepulauan Selayar, dan Kasat Polisi Pamong Praja.
Pembentukan tim ini sendiri, turut disaksikan langsung oleh segenap peserta rapat termasuk, Pimpinan PT. Ata Kiella, dan para Pimpinan APMS di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, tandas Safiuddin mengakhiri perbincangan dengan wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Terkait jadwal perampungan hasil perumusan harga tertinggi (HET) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, Kepala Bagian Ekonomi Setda, Ir. Nur Kamar, MM menandaskan, “saat ini pihaknya masih tengah melakukan perhitungan biaya pengangkutan tabung gas dari Makassar ke Kabupaten Bulukumba dan sebaliknya dari Bulukumba menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar”.
Dari perhitungan biaya pengangkutan ini, barulah kemudian Pemkab Kepulauan Selayar akan menentukan HET tabung gas ukuran 3 kg. Bila tidak ada aral melintang, Insya Allah, hasilnya akan segera diumumkan pada hari Senin, (9/5) pekan depan, tegas mantan Kepala Bagian Humas Setda Pemkab Kepulauan Selayar ini. (*)