Rakyat Selayar Jadi Kambing Hitam
Terkait kisruh pembangunan pelabuhan Pelni Pamatata, Ketua Koalisi LSM Arsyil Ihsan dihadapan pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel mempertanyakan kriteria tuntasnya sebuah bangunan proyek. Pihaknya juga turut mempertanyakan perihal kejelasan pernyataan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari partai Barisan Nasional, Adi Ansar, S.Hut, MM.Pub, yang menyatakan, “rakyat Selayar tidak mau bertanggung jawab dalam persoalan pelabuhan pelni Pamatata”.
Secara tegas Arsyil melontarkan kekecewaannya terhadap sambutan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu dini mengklaim, Pelabuhan Pelni Pamatata siap dioperasikan pasca peresmian. Pihaknya khawatir, issu ini akan dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menunggangi organisasi LSM di daratan Kabupaten Kepulauan Selayar.
Keganjilan lain menurutnya sangat jelas terlihat pada lembaran surat yang diajukan Pemkab Kepulauan Selayar kepada Kementerian Perhubungan Pusat yang telah jelas-jelas menyatakan, “proyek ini telah selesai dikerjakan sejak akhir bulan Desember 2009 lalu”, Tapi anehnya, dalam penganggaran APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010, proyek Pelni Pamatata masih tetap mendapatkan dana pendampingan.
Ironisnya, BPK seakan tidak tahu menahu menyangkut persoalan rencana penganggaran kembali dana pendamping proyek ini melalui Pos APBD kabupaten tahun anggaran 2010. Oleh karenanya, DPRD dituntut dapat bersikap lebih tegas dalam menjalankan fungsi legislasinya.
Hal ini telah sangat jelas menunjukkan bahwa memasuki satu tahun masa Pemerintahannya, “secara umum, Susilo Bambang Yudhoyono telah ikut membohongi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar”. Namun satu hal terpenting yang tidak bisa diterima Koalisi LSM Selayar, karena rakyat Selayar malah dituntut ikut bertanggung jawab terkait persoalan carut marut persoalan Pelabuhan Pelni Pamatata. Padahal sebelumnya mereka menjadi korban pembohongan.
Dalam kaitan itu, pimpinan DPRD diharapkan dapat menyampaikan saran, menyusul rencana aksi penyegelan kantor kontraktor di Makassar oleh Koalisi LSM Selayar pekan depan. Mengingat, persoalan ini telah menjadi konsumsi media regional dan nasional.
“Sebagai Wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar harusnya merasa malu menyikapi belum rampungnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur penunjang pelabuhan pelni Pamatata dan sekaligus menanggapi komentar salah seorang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dari Partai Barisan Nasional, Adi Ansar, S. Hut, MM.Pub yang menyebutkan, orang Selayar tidak mau bertanggung jawab dalam persoalan ini”, tegas Arsyil Ihsan.
Tim Koalisi LSM Selayar tahu persis bahwa proposal penganggaran Pelabuhan Pelni Pamatata ke Jakarta beberapa waktu lalu diantar langsung Adi Ansar, S. Hut, MM. Pub dalam kapasitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dikatakannya, rakyat Selayar bisa menepuk dada atas keberhasilannya selama ini dalam mengemas persoalan Hadi Jamal, agar tidak sampai berbias dan mempengaruhi jalannya roda pembangunan daerah di Bumi Tanadoang. Sehingga semuanya dapat berjalan lancar sesuai harapan seluruh pihak.
Akan tetapi, kenyataan kemudian berbicara lain setelah SBY muncul dan ikut membohongi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya karena persoalan surat Bupati Selayar yang menyatakan proyek Pelabuhan Pelni telah rampung dikerjakan sejak bulan Desember 2009 lalu.
Kendati sampai hari ini, tak satupun diantara sarana prasarana pelabuhan yang terlihat rampung termasuk sarana prasarana sanitasi. Dengan tegas Arsyil menandaskan, audience ke gedung DPRD setempat sama sekali tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan status lahan pelabuhan yang sementara dalam tahap sengketa.
Kedatangan mereka, murni untuk menyampaikan gugatan terkait dengan satu tahun masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditutup dengan tindakan pembohongan terhadap rakyat Indonesia serta masyarakat Selayar melalui pernyataannya yang menyebutkan bahwa 30 persen proyek pembangunan dermaga di Kabupaten Kepulauan Selayar yang menggunakan dana APBN telah rampung dikerjakan.
Salah satu diantaranya, proses pembangunan Pelabuhan Pelni Pamatata dan Garongkong di Kabupaten Barru yang telah siap dioperasikan pasca peresmian.
Arsyil menegaskan, kedatangan Tim Koalisi LSM Selayar ke gedung DPRD juga sekaligus dimaksudkan untuk meminta dukungan tanda tangan moral wakil rakyat Kabupaten Kepulauan Selayar terkait indikasi pembohongan publik Presiden Republik Indonesia dalam sambutan peresmian empat proyek nasional di Sulawesi-Selatan hari Selasa, (19/10) kemarin.
Walaupun sebelumnya, Koalisi LSM Selayar memang sempat merencanakan untuk menggelar aksi ke gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Tetapi dengan pertimbangan, tim koalisi LSM tidak ingin menganggu kelancaran proses pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2010, maka rencana tersebut pun terpaksa dibatalkan. Anehnya lagi, kasus ini malah berbalik menjadikan pemilik lahan sebagai kambing hitam.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Hasanuddin Chaer, BA sendiri saat dimintai konfirmasinya menyatakan, “pemilik lahan telah menyampaikan gugatan resmi kepada aparat hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kepulauan Selayar terkait sengketa lahan di sekitar areal Pelabuhan Pelni Pamatata ini.
Informasi terakhir yang sempat dihimpun tim Koalisi LSM Selayar di Pengadilan Negeri setempat menyebutkan, “hari itu juga pihak pengadilan langsung mengembalikan berkas gugatan yang diajukan penggugatnya dan mementahkan kasus yang harusnya diproses melalui ranah hukum.
Walaupun, Tim Koalisi LSM Selayar beranggotakan lima orang ini juga sempat menyebut-nyebut indikasi permainan tingkat tinggi pada peletakan batu pertama bangunan mega proyek Depo BBM Pamatata yang hingga kini tak kunjung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.
Namun, mereka tetap meminta seluruh elemen terkait untuk menjaga kemungkinan persoalan Pelabuhan Pelni Pamatata berbias ke persoalan depo BBM Pamatata dan tetap mengfokuskan perhatian pada indikasi pembohongan publik oleh Presiden Republik Indonesia SBY.
Ketua Koalisi LSM Selayar yakin, wakil rakyat di lembaga DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kepribadian luhur dan tidak bakal ikut berbohong sepertihalnya yang diungkapkan melalui kata akhir fraksi Partai Golkar. Tidak sama dengan tindakan Presiden SBY dan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang sama-sama berbohong pada persoalan pengoperasian Pelabuhan Pelni Pamatata.
Terkait permasalahan ini, Ketua Tim Koalisi LSM Selayar, Arsyil Ihsan mengancam untuk buka mulut dihadapan wartawan dan mengungkapkan “kalau, SBY bersama Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar telah berbohong soal pengoperasian Pelabuhan Pelni Pamatata”. (R.015)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar