Hari Sabtu, (30/10) mendatang, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel rencananya akan mengundang bupati bersama unsur muspida, kontraktor Pelabuhan Pelni Pamatata dan jajaram kepala SKPD lingkup Pemkab setempat. Pemanggilan ini sendiri, didasarkan pada permintaan audience yang diajukan kelompok Koalisi LSM Selayar terkait indikasi pembohongan publik oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangkaian kegiatan Peresmian Pelabuhan Pelni Pamatata pada hari Selasa, (19/10) lalu.
Dikonfirmasi wartawan menyangkut kemungkinan DPRD tidak akan menindak lanjuti permohonan audience tersebut, Ketua LSM Lingkar Hijau, Andi Fajar menandaskan, “Apapun konsekuensinya, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, harus tetap menindak lanjuti aspirasi dan tuntutan kami. Itu pun, bila mereka memang memiliki rasa kepekaaan dalam menuntaskan persoalan kemasyarakatan.
” Bila tidak, Koalisi LSM Selayar mengancam akan menurunkan kelompok massa pada pergerakan aksi damai yang direncanakan akan berlangsung di depan Kantor Dinas Perhubungan & Kominfo serta halaman Kantor Gubernur Sulsel. Dari halaman Kantor Gubernur, kelompok massa selanjutnya akan menggelar long march menuju Jl. Sapuli Makassar dan menyegel Kantor Kontraktor pelaksana kegiatan phisik pembangunan pelabuhan Pelni Pamatata.
Tidak cukup sampai disitu, Andi Fajar, bahkan mengancam untuk melanjutkan aksi serupa di halaman Kantor Kementrian dan Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta sampai persoalan ini betul-betul dianggapnya selesai seratus persen, cetus tokoh pemuda asal Kabupaten Kepulauan Selayar itu. (fadly syarif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar