Pemkab Kepulauan Selayar Bahas Harga Eceran Tertinggi Tabung Gas Elpiji 3 Kg

Setelah diberlakukan efektifnya harga eceran tertinggi (HET) untuk semua jenis BBM yang beredar di lokalan Kabupaten Kepulauan Selayar. Memasuki medio bulan Mei 2011, aparat pemerintah kabupaten mencoba mengalihkan perhatiannya pada upaya pembahasan dan penetapan harga eceran tertinggi tabung gas elpiji 3 kg.
Hal ini terungkap melalui pertemuan internal di lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diselenggarakan di ruang rapat Asisten Ekbang & Kesejahteraan Setda, pada hari : Selasa, (3/5) sekira pukul : 09.00 WITA.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopuindag Tamben Kabupaten Kepulauan Selayar Drs. Safiuddin menjelaskan, Pertemuan yang dimotori Asisten Ekbang & Kesejahteraan Setda, H. Baharuddin AR, SE ini mengagendakan beberapa issu strategis salah satu diantaranya, terkait dengan penetapan harga tertinggi (HET) tabung gas elpiji ukuran 3 kg.
Dalam kesempatan yang sama, peserta rapat juga sempat menyinggung persoalan pengendalian, pemantauan, atas penetapan harga eceran tertinggi (HET) BBM yang sampai saat ini dinilai belum mengalami perubahan harga di tingkat pengecer.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar langsung memutuskan untuk membentuk Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri dari unsur Kepala Dinas Kopuindag Tamben, Kasat Intel Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Kasat Samapta Polres Kepulauan Selayar, dan Kasat Polisi Pamong Praja.
Pembentukan tim ini sendiri, turut disaksikan langsung oleh segenap peserta rapat termasuk, Pimpinan PT. Ata Kiella, dan para Pimpinan APMS di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, tandas Safiuddin mengakhiri perbincangan dengan wartawan di ruang kerjanya baru-baru ini.
Terkait jadwal perampungan hasil perumusan harga tertinggi (HET) tabung gas elpiji ukuran 3 kg, Kepala Bagian Ekonomi Setda, Ir. Nur Kamar, MM menandaskan, “saat ini pihaknya masih tengah melakukan perhitungan biaya pengangkutan tabung gas dari Makassar ke Kabupaten Bulukumba dan sebaliknya dari Bulukumba menuju ke Kabupaten Kepulauan Selayar”.
Dari perhitungan biaya pengangkutan ini, barulah kemudian Pemkab Kepulauan Selayar akan menentukan HET tabung gas ukuran 3 kg. Bila tidak ada aral melintang, Insya Allah, hasilnya akan segera diumumkan pada hari Senin, (9/5) pekan depan, tegas mantan Kepala Bagian Humas Setda Pemkab Kepulauan Selayar ini. (*)

Musrembang Tingkat Kabupaten Belum Menggambarkan Aspirasi Rakyat

Musyawarah RencanaPembangunan Daerah yang hampir setiap tahunnya digulirkan pemerintah dengan menggelontorkan anggaran ratusan juta rupiah, sepatutnya telah menjadi jawaban dari penyelesaian persoalan kemasyarakatan.
Namun tidak demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terbukti, hingga memasuki periode kedua Pemerintahan Drs. H. Syahrir Wahab, MM sebagai orang nomor satu di daratan Bumi Tanadoang, persoalan masyarakat malah semakin bertumpuk dan tak kunjung terselesaikan.
Di kawasan Kota Benteng saja, yang nota bene merupakan pusat ibukota kabupaten, masih terdapat sedikitnya Delapan titik ruas jalan pemukiman warga yang hingga kini sama sekali belum tersentuh perhatian pemerintah kabupaten.
Kedelapan ruas jalan dimaksud masing-masing berlokasi di Krg. Bonto (belakang Kantor Inspektorat), Jl. Veteran (samping ex. KUD Pelita), Jl. WR. Soepratman (sebelah selatan bengkel Umar), Jl. Jend. Sudirman (Lr. Henny Motor), Jl. WR. Soeprapto dan ruas jalan Pemuda.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar juga dituntut untuk bersikap lebih peka dalam kegiatan penanganan kerusakan dan penimbunan drainase yang acap kali menjadi penyebab utama tergenangnya sejumlah titik pemukiman warga di saat musim penghujan tiba.
Sebut saja diantaranya, drainase ruas jalan Syafruddin (Pasar Senggol), drainase jalan poros WR. Soeparatman (Depan Bengkel Umar), dan Drainase di samping Gedung Kantor PKK Kepulauan Selayar.(*)

Pendeman Kendaraan Dinas Picu Terjadinya Defisit Anggaran

Sudah hampir kurang lebih dua tahun anggaran, Pemkab Kepulauan Selayar diperhadapkan pada persoalan defisit anggaran. Kuat dugaan, hal ini merupakan imbas dari terus berlangsungnya kegiatan dem kendaraan dan perumahan dinas, baik di lingkungan DPRD, maupun yang terjadi di lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sungguh mencengankan, karena dari hasil investigasi yang dilakukan Bidik Lensa di daerah penghasil jeruk manis itu terungkap, setidaknya ratusan kendaraan dinas yang seharusnya menjadi asset Pemerintah Daerah, hilang tak berbekas, bersamaan dengan menghilangnya para mantan pejabat dan anggota DPRD Selayar demisioner, pemilik kendaraan dinas dimaksud.
Kendaraan Dinas berplat DD 115 J, merupakan satu dari sekian banyak kendaraan dinas milik Pemkab Kepulauan Selayar yang saat ini diduga telah beralih kepemilikan menjadi asset pribadi. Meski secara fisik, mobil dinas jenis Daihatsu warna biru yang gambarnya sempat direkam wartawan Bidik Lensa di salah satu areal parkir di ruas Jalan KH. Haiyung Benteng tersebut masih tampak lengkap dengan plat dinasnya.
Informasi yang dihimpun Bidik Lensa di lapangan menyebutkan, “biasanya, kendaraan-kendaraan seperti ini masih dalam proses dem dan belum lepas masa cicilan di bagian perlengkapan Setda, sehingga masih diwajibkan untuk mengenakan plat dinas untuk memudahkan penarikan bila sewaktu-waktu pemiliknya tidak sanggup melunasi biaya dem yang telah ditentukan tim penaksir sebelumnya”.
Selain dem, sebahagian kendaraan dinas beralih kepemilikan menjadi asset pribadi, dikarenakan mobil ataupun motor dinas bersangkutan diserahkan dengan sengaja oleh Pemerintah Kabupaten sebagai kenang-kenangan untuk pejabat tertentu yang dianggap banyak berperan dan berjasa dalam menyukseskan jalannya roda pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.(*)

Potret Buram Dunia Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar

Wajah Kabupaten Selayar Jelang Penilaian Kabupaten Sehat 2

Wajah Kabupaten Selayar Jelang Penilaian Kabupaten Sehat

Drs. Syahrir Wahab, MM Nyatakan Perang Terhadap Pelaku Illegal Fishing

Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab, MM meminta seluruh elemen terkait, termasuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk senantiasa menjaga Kelestrian Taman Laut Nasional Takabonerate.
Dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pengamanan Taman Laut Nasional Takabonerate, Syahrir, menyampaikan ajakan kepada masyarakat di daerah itu untuk tetap menjaga dan mempertahankan kelestarian terumbu karang yang terdapat di sekitar kawasan.
Pasalnya, potensi terbesar Kabupaten Kepulauan Selayar sepenuhnya bertumpu pada sektor kelautan & perikanan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya spesies terumbu karang.
Dalam kaitan itu, terumbu karang mesti tetap terjaga kelestariannya. "Kita harus sepakat menjadikan perusak terumbu karang sebagai musuh bersama. Pemerintah wajib melaksanakan sosialisasi, agar masyarakat menyadari betul tentang dampak negatif dari kegiatan Illegal Fishing bagi kehidupan anak cucu mereka di masa-masa mendatang.
Bila perlu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan menyediakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat nelayan pesisir, salah satunya melalui kegiatan pengembangan budidaya rumput laut dan keramba tancap.
Jikalau pengamanan kawasan laut belum mampu dilakukan secara maksimal, maka untuk selanjutnya, dapat pula dilakukan langkah pengamanan kawasan darat dengan mengidentifikasi setiap orang yang pernah melakukan kegiatan illegal fisihing.
Kalau hal ini dapat dijalankan dengan mulus, Insya Allah, kegiatan ilegal fisihing di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar akan mampu diminimalisir. (Int)